Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pertumbuhan ekonomi Jabar bisa positif pada tahun 2024 ini, termasuk dalam hal inflasi bisa dikendalikan di posisi 2,5 persen dan membuat Jabar menjadi provinsi unggul dan maju.
"Tentu soal perekonomian Jabar kami harap tumbuh positif, termasuk inflasi kami harap terkendali dan Jawa Barat bisa secara optimis bangkit kembali dari dampak COVID-19 serta ketidakpastian ekonomi global," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Phinera Wijaya dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Baca juga: Komisi II DPRD berharap Jabar termaju dalam ketahanan pangan
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Husin mengatakan bahwa Komisi III DPRD Jawa Barat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam mengatasi tingginya inflasi di tahun 2024 ini dengan beberapa program yang dilakukan.
"Salah satunya dengan memperkuat Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berada di Purwakarta, dan menyiapkan subsidi bunga sebesar Rp25 miliar untuk mendukung UMKM agar tidak terdampak lebih parah oleh inflasi," ujarnya.
Tujuan utama PDP ini, lanjut Husin, untuk menstabilkan harga bahan pokok dengan cara mengintervensi ketika ada kenaikan beberapa harga komoditas.
Ketika kenaikan terjadi, PDP akan segera mengirimkan bahan pangan ke daerah-daerah di Jawa Barat yang mengalami kenaikan harga, agar inflasi dapat dikendalikan.
"Saya berharap upaya tersebut dapat direalisasikan dengan optimal dan berhasil menekan angka inflasi secara signifikan di Jawa Barat pada tahun mendatang," tutur Husin.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengantisipasi kekeringan untuk mengendalikan laju inflasi daerah itu di posisi 2,5 persen pada akhir tahun 2024.
Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menyebutkan sampai dengan bulan Juni 2024 ini, inflasi di Jawa Barat masih dalam target yang diinginkan, namun Jabar diperingatkan untuk mewaspadai dan mengawasi dampak kekeringan karena diperkirakan akan terjadi kemarau dan berpotensi menaikan harga beras, cabai dan beberapa produk yang berpengaruh pada inflasi.
Dalam mengantisipasi kekeringan itu, Bey mengatakan akan bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan persediaan beras dan bantuan pangan.
Baca juga: Komisi I DPRD Jabar berharap moratorium pemekaran daerah segera dicabut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Tentu soal perekonomian Jabar kami harap tumbuh positif, termasuk inflasi kami harap terkendali dan Jawa Barat bisa secara optimis bangkit kembali dari dampak COVID-19 serta ketidakpastian ekonomi global," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Phinera Wijaya dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Baca juga: Komisi II DPRD berharap Jabar termaju dalam ketahanan pangan
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Husin mengatakan bahwa Komisi III DPRD Jawa Barat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam mengatasi tingginya inflasi di tahun 2024 ini dengan beberapa program yang dilakukan.
"Salah satunya dengan memperkuat Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berada di Purwakarta, dan menyiapkan subsidi bunga sebesar Rp25 miliar untuk mendukung UMKM agar tidak terdampak lebih parah oleh inflasi," ujarnya.
Tujuan utama PDP ini, lanjut Husin, untuk menstabilkan harga bahan pokok dengan cara mengintervensi ketika ada kenaikan beberapa harga komoditas.
Ketika kenaikan terjadi, PDP akan segera mengirimkan bahan pangan ke daerah-daerah di Jawa Barat yang mengalami kenaikan harga, agar inflasi dapat dikendalikan.
"Saya berharap upaya tersebut dapat direalisasikan dengan optimal dan berhasil menekan angka inflasi secara signifikan di Jawa Barat pada tahun mendatang," tutur Husin.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengantisipasi kekeringan untuk mengendalikan laju inflasi daerah itu di posisi 2,5 persen pada akhir tahun 2024.
Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menyebutkan sampai dengan bulan Juni 2024 ini, inflasi di Jawa Barat masih dalam target yang diinginkan, namun Jabar diperingatkan untuk mewaspadai dan mengawasi dampak kekeringan karena diperkirakan akan terjadi kemarau dan berpotensi menaikan harga beras, cabai dan beberapa produk yang berpengaruh pada inflasi.
Dalam mengantisipasi kekeringan itu, Bey mengatakan akan bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan persediaan beras dan bantuan pangan.
Baca juga: Komisi I DPRD Jabar berharap moratorium pemekaran daerah segera dicabut
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024