Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai fokus mengawasi pelaksanaan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dan nanti ketika di lapangan saat mendata daftar pemilih tetap (DPT) untuk memastikan tidak ada yang terlewat.
"Itu adalah salah satu yang harus kita awasi, dan harus dipastikan jangan sampai ada warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga kehilangan hak pilihnya," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid kepada wartawan di Garut, Jumat.
Baca juga: Bawaslu Garut menolak pemohon sengketa pendaftaran calon perseorangan
Ia menuturkan, Bawaslu Garut saat ini sedang melakukan evaluasi pada tahapan Pemilu 2024, dan proyeksi ke depan untuk persiapan dalam pengawasan pemilihan bupati/wakil bupati, dan gubernur/wakil gubernur.
Proyeksi yang saat ini sedang dipersiapkan dalam waktu dekat, kata dia, pengawasan pendataan DPT yang akan dilakukan oleh jajaran petugas pantarlih dengan mengecek langsung setiap warga Garut yang memiliki hak pilih.
"Kita terfokus pada data pemilih karena kan tahapannya yang akan kita hadapi sebentar lagi pendataan pemilih," katanya.
Ia mengatakan pengawasan akan dilakukan oleh petugas panitia pengawas di setiap kecamatan untuk memastikan semua pelaksanaan pendataan berjalan sesuai aturan.
Pengawasan itu, kata dia, penting dilakukan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya hasil dari pendataan itu masih banyak warga tidak masuk DPT yang akhirnya saat memilih harus menggunakan KTP di akhir waktu pencoblosan.
"Belajar dari pemilu itu masih banyak warga negara yang menggunakan KTP, bukan tidak boleh, kalau menggunakan KTP kan dibatasi waktu dari jam 12 ke atas," katanya.
Ia berharap upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu secara maksimal itu dapat mencegah terjadinya persoalan warga tidak masuk DPT dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
"Setiap pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada dapat selalu jadi masalah, nah hari ini kita akan maksimalkan bagaimana mengawasi dan memastikan masyarakat tidak ada yang kehilangan konstitusinya," katanya.
Baca juga: Bawaslu Garut gelar musyawarah bahas permohonan calon kepala daerah perseorangan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Itu adalah salah satu yang harus kita awasi, dan harus dipastikan jangan sampai ada warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga kehilangan hak pilihnya," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid kepada wartawan di Garut, Jumat.
Baca juga: Bawaslu Garut menolak pemohon sengketa pendaftaran calon perseorangan
Ia menuturkan, Bawaslu Garut saat ini sedang melakukan evaluasi pada tahapan Pemilu 2024, dan proyeksi ke depan untuk persiapan dalam pengawasan pemilihan bupati/wakil bupati, dan gubernur/wakil gubernur.
Proyeksi yang saat ini sedang dipersiapkan dalam waktu dekat, kata dia, pengawasan pendataan DPT yang akan dilakukan oleh jajaran petugas pantarlih dengan mengecek langsung setiap warga Garut yang memiliki hak pilih.
"Kita terfokus pada data pemilih karena kan tahapannya yang akan kita hadapi sebentar lagi pendataan pemilih," katanya.
Ia mengatakan pengawasan akan dilakukan oleh petugas panitia pengawas di setiap kecamatan untuk memastikan semua pelaksanaan pendataan berjalan sesuai aturan.
Pengawasan itu, kata dia, penting dilakukan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya hasil dari pendataan itu masih banyak warga tidak masuk DPT yang akhirnya saat memilih harus menggunakan KTP di akhir waktu pencoblosan.
"Belajar dari pemilu itu masih banyak warga negara yang menggunakan KTP, bukan tidak boleh, kalau menggunakan KTP kan dibatasi waktu dari jam 12 ke atas," katanya.
Ia berharap upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu secara maksimal itu dapat mencegah terjadinya persoalan warga tidak masuk DPT dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
"Setiap pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada dapat selalu jadi masalah, nah hari ini kita akan maksimalkan bagaimana mengawasi dan memastikan masyarakat tidak ada yang kehilangan konstitusinya," katanya.
Baca juga: Bawaslu Garut gelar musyawarah bahas permohonan calon kepala daerah perseorangan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024