Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat menyampaikan usulan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025-2045, masih terbuka sampai dengan Juni 2024 untuk kemudian dibahas dan diformulasikan.
Karenanya, kata Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan, sejumlah isu yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jabar 2024 lalu, belum final, termasuk untuk RPJMD 2025-2030 dan RKPD 2025.
Baca juga: Bappeda Jabar akan evaluasi alur perizinan Kawasan Bandung Utara
"Usulan kita masih berproses sampai dengan bulan Juni, baik yang bantuan keuangan kemudian bansos, dan hibah. Oleh sebab itu Musrenbang itu belum final, kita musyawarahkan rencananya seperti apa. Usulan memang sudah ada tapi belum final. Nanti dari usulan itu kita bahas dan rumuskan Seperti apa arahannya ke depan," kata Iendra dikonfirmasi di Bandung, Rabu.
Arahannya, kata Iendra, dengan adanya kebijakan efisiensi, Jabar harus memperketat bantuan keuangan dan hibah karena sudah disalurkan termasuk pada masing-masing kota kabupaten.
"Jadi yang dilakukan dalam Musrenbang adalah sinkronisasi dengan kabupaten kota agar anggaran dialokasikan lebih besar lagi pada pelayanan publik, tidak untuk yang lainnya nah itu," kata Iendra.
Meskipun, kata dia, dalam operasional belanja ujungnya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan juga pada pemerintahan di tingkat kabupaten kota.
"Sifatnya kita paling tidak adalah sebagai stimulan gitu. Kemudian untuk mengakselerasi dan juga untuk menstabilisasi secara umum pembangunan di kabupaten kota dengan masuk di tengah-tengah sistem yang sudah berjalan," ucap dia.
Dengan kebijakan efisiensi, anggaran belanja Jabar, kata Iendra, untuk tahun 2025 terkoreksi sekitar 35-36 persen, atau senilai Rp5,9 triliun sehingga pagu anggarannya Rp29 triliun.
"Jadi memang itu ada dua penyebab yakni pendapatan asli daerah dan transfer pusat yang memang sedikit menurun, serta yang kedua dana transfer yang dibagikan kepada kabupaten dan kota, sehingga APBD provinsi terkoreksi sampai kepada Rp29 triliun," ujarnya.
Untuk proyek strategis yang menjadi prioritas provinsi Jabar mulai 2025 sampai dengan jangka panjang, Iendra mengatakan pihaknya melanjutkan apa yang sudah dirancang di tahun sebelumnya.
"Yang pertama misalnya TPST Legoknangka kita akan selesaikan, kemudian jalan mulus, kemudian di Cekungan Bandung ada LRT dan BRT juga mau kita selesaikan, secara bertahap tentunya," kata dia menambahkan.
Baca juga: Bappeda Jabar seleksi calon investor pembangunan tahap dua TPPAS Lulut Nambo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Karenanya, kata Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan, sejumlah isu yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jabar 2024 lalu, belum final, termasuk untuk RPJMD 2025-2030 dan RKPD 2025.
Baca juga: Bappeda Jabar akan evaluasi alur perizinan Kawasan Bandung Utara
"Usulan kita masih berproses sampai dengan bulan Juni, baik yang bantuan keuangan kemudian bansos, dan hibah. Oleh sebab itu Musrenbang itu belum final, kita musyawarahkan rencananya seperti apa. Usulan memang sudah ada tapi belum final. Nanti dari usulan itu kita bahas dan rumuskan Seperti apa arahannya ke depan," kata Iendra dikonfirmasi di Bandung, Rabu.
Arahannya, kata Iendra, dengan adanya kebijakan efisiensi, Jabar harus memperketat bantuan keuangan dan hibah karena sudah disalurkan termasuk pada masing-masing kota kabupaten.
"Jadi yang dilakukan dalam Musrenbang adalah sinkronisasi dengan kabupaten kota agar anggaran dialokasikan lebih besar lagi pada pelayanan publik, tidak untuk yang lainnya nah itu," kata Iendra.
Meskipun, kata dia, dalam operasional belanja ujungnya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan juga pada pemerintahan di tingkat kabupaten kota.
"Sifatnya kita paling tidak adalah sebagai stimulan gitu. Kemudian untuk mengakselerasi dan juga untuk menstabilisasi secara umum pembangunan di kabupaten kota dengan masuk di tengah-tengah sistem yang sudah berjalan," ucap dia.
Dengan kebijakan efisiensi, anggaran belanja Jabar, kata Iendra, untuk tahun 2025 terkoreksi sekitar 35-36 persen, atau senilai Rp5,9 triliun sehingga pagu anggarannya Rp29 triliun.
"Jadi memang itu ada dua penyebab yakni pendapatan asli daerah dan transfer pusat yang memang sedikit menurun, serta yang kedua dana transfer yang dibagikan kepada kabupaten dan kota, sehingga APBD provinsi terkoreksi sampai kepada Rp29 triliun," ujarnya.
Untuk proyek strategis yang menjadi prioritas provinsi Jabar mulai 2025 sampai dengan jangka panjang, Iendra mengatakan pihaknya melanjutkan apa yang sudah dirancang di tahun sebelumnya.
"Yang pertama misalnya TPST Legoknangka kita akan selesaikan, kemudian jalan mulus, kemudian di Cekungan Bandung ada LRT dan BRT juga mau kita selesaikan, secara bertahap tentunya," kata dia menambahkan.
Baca juga: Bappeda Jabar seleksi calon investor pembangunan tahap dua TPPAS Lulut Nambo
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024