Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat Yudha Puja Turnawan mengatakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta maupun pemerintah yang beroperasi di daerah itu harus bisa membantu mengatasi persoalan kemiskinan.
"Kolaborasi pendanaan dalam penanggulangan kemiskinan harus diupayakan. Masyarakat yang dikategorikan mampu, perusahaan besar, baik itu BUMN, BUMD maupun swasta harus menyisihkan sebagian keuntungannya sebagai tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan," kata Yudha usai mengunjungi seorang lansia yang tinggal di sebuah rumah tidak layak huni di Kampung Loji, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut, Jumat.
Baca juga: Legislator minta Pemkab Garut realisasikan pembentukan forum CSR
Ia menuturkan Kabupaten Garut memiliki banyak perusahaan swasta maupun pemerintah yang cabangnya berdiri di sejumlah daerah, termasuk paling banyak di wilayah perkotaan Garut, dan tentunya keberadaan mereka bisa memberikan manfaat melalui dana CSR.
Di Kota Garut, kata dia, berdiri mal megah, seperti Ramayana dan Ciplaz yang CSR-nya harus bisa mengatasi persoalan masyarakat miskin yang berada di lingkungan sekitarnya.
Apalagi, keberadaan mal tersebut cukup dekat dengan rumah seorang lansia bernama Tuti yang saat ini kondisinya sakit stroke dan tinggal di rumah tidak layak huni.
"Harapan saya perusahaan yang menaungi City Plaza Garut dan Ramayana juga bisa mengalokasikan dana CSR untuk Ibu Tuti, karena Ciplaz Garut berdekatan dengan rumah Ibu Tuti," katanya.
Ia mengatakan dana dari CSR itu penting disalurkan agar bisa mengatasi persoalan masyarakat miskin di sekitar perusahaan, sehingga bisa membantu beban anggaran pemerintah.
Pemerintah, kata dia, untuk mengalokasikan anggaran menangani masyarakat miskin membutuhkan prosedur yang cukup lama, mulai dari pengajuan, sampai persetujuan, karena uang yang digunakan merupakan uang rakyat.
"Pentingnya kolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem, karena berbicara APBD atau APBN itu mata rantainya panjang, harus ada usulan dulu, ada banyak hal, karena ini menyangkut penggunaan uang rakyat, kalau dana CSR kan cukup kebijakan dari perusahaan tersebut," katanya.
Ia berharap pemerintah daerah juga dapat membentuk forum CSR untuk memudahkan proses penyaluran dana agar bisa lebih cepat menangani masyarakat miskin.
"Pentingnya forum CSR agar permasalahan seperti ini langsung bisa diatasi, karena selama ini belum ada forumnya, karena belum juga dibentuk sama bupati sebelumnya, dan saya juga belum bicara ke penjabat sekarang," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut salurkan CSR untuk rutilahu dan masjid
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Kolaborasi pendanaan dalam penanggulangan kemiskinan harus diupayakan. Masyarakat yang dikategorikan mampu, perusahaan besar, baik itu BUMN, BUMD maupun swasta harus menyisihkan sebagian keuntungannya sebagai tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan," kata Yudha usai mengunjungi seorang lansia yang tinggal di sebuah rumah tidak layak huni di Kampung Loji, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut, Jumat.
Baca juga: Legislator minta Pemkab Garut realisasikan pembentukan forum CSR
Ia menuturkan Kabupaten Garut memiliki banyak perusahaan swasta maupun pemerintah yang cabangnya berdiri di sejumlah daerah, termasuk paling banyak di wilayah perkotaan Garut, dan tentunya keberadaan mereka bisa memberikan manfaat melalui dana CSR.
Di Kota Garut, kata dia, berdiri mal megah, seperti Ramayana dan Ciplaz yang CSR-nya harus bisa mengatasi persoalan masyarakat miskin yang berada di lingkungan sekitarnya.
Apalagi, keberadaan mal tersebut cukup dekat dengan rumah seorang lansia bernama Tuti yang saat ini kondisinya sakit stroke dan tinggal di rumah tidak layak huni.
"Harapan saya perusahaan yang menaungi City Plaza Garut dan Ramayana juga bisa mengalokasikan dana CSR untuk Ibu Tuti, karena Ciplaz Garut berdekatan dengan rumah Ibu Tuti," katanya.
Ia mengatakan dana dari CSR itu penting disalurkan agar bisa mengatasi persoalan masyarakat miskin di sekitar perusahaan, sehingga bisa membantu beban anggaran pemerintah.
Pemerintah, kata dia, untuk mengalokasikan anggaran menangani masyarakat miskin membutuhkan prosedur yang cukup lama, mulai dari pengajuan, sampai persetujuan, karena uang yang digunakan merupakan uang rakyat.
"Pentingnya kolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem, karena berbicara APBD atau APBN itu mata rantainya panjang, harus ada usulan dulu, ada banyak hal, karena ini menyangkut penggunaan uang rakyat, kalau dana CSR kan cukup kebijakan dari perusahaan tersebut," katanya.
Ia berharap pemerintah daerah juga dapat membentuk forum CSR untuk memudahkan proses penyaluran dana agar bisa lebih cepat menangani masyarakat miskin.
"Pentingnya forum CSR agar permasalahan seperti ini langsung bisa diatasi, karena selama ini belum ada forumnya, karena belum juga dibentuk sama bupati sebelumnya, dan saya juga belum bicara ke penjabat sekarang," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut salurkan CSR untuk rutilahu dan masjid
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024