Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta pemerintah daerah di wilayahnya mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi belanja pemerintahannya.
Menurut Bey, hal itu sebagai langkah strategis perluasan digitalisasi untuk optimalnya implementasi elektrifikasi transaksi daerah.
Baca juga: Kota dan kabupaten di Jawa Barat gunakan KKI untuk belanja pemerintah
"Agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pembelanjaan daerah," kata Bey dalam rapat TPID dan TP2DD bertajuk "Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi" di Bandung, Jabar, Rabu.
Elektrifikasi transaksi, katanya, harus dimasifkan dalam hal kewajiban masyarakat akan pajak, yang tujuan akhirnya agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat terdongkrak.
"Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan agar meningkatkan literasi kepada masyarakat dalam transaksi pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai untuk optimalisasi PAD," ujarnya.
Meski demikian, Bey juga meminta sosialisasi lebih masif tentang keuntungan transaksi keuangan digital meski Jawa Barat merupakan provinsi dengan peringkat transaksi keuangan digital tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.
Bey meminta sosialisasi itu juga termasuk yang melibatkan usaha kecil dan menengah (UKM), guna merealisasikan digitalisasi secara menyeluruh.
"Pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga keuangan harus melakukan kampanye dan promosi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi keuangan digital," ucapnya.
Baca juga: Karya Kreatif Indonesia hadirkan "Green Product" UMKM Jabar
Menurut Bey, hal itu sebagai langkah strategis perluasan digitalisasi untuk optimalnya implementasi elektrifikasi transaksi daerah.
Baca juga: Kota dan kabupaten di Jawa Barat gunakan KKI untuk belanja pemerintah
"Agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pembelanjaan daerah," kata Bey dalam rapat TPID dan TP2DD bertajuk "Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi" di Bandung, Jabar, Rabu.
Elektrifikasi transaksi, katanya, harus dimasifkan dalam hal kewajiban masyarakat akan pajak, yang tujuan akhirnya agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat terdongkrak.
"Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan agar meningkatkan literasi kepada masyarakat dalam transaksi pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai untuk optimalisasi PAD," ujarnya.
Meski demikian, Bey juga meminta sosialisasi lebih masif tentang keuntungan transaksi keuangan digital meski Jawa Barat merupakan provinsi dengan peringkat transaksi keuangan digital tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.
Bey meminta sosialisasi itu juga termasuk yang melibatkan usaha kecil dan menengah (UKM), guna merealisasikan digitalisasi secara menyeluruh.
"Pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga keuangan harus melakukan kampanye dan promosi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi keuangan digital," ucapnya.
Baca juga: Karya Kreatif Indonesia hadirkan "Green Product" UMKM Jabar
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024