Pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat bersiap menggunakan kartu kredit Indonesia (KKI) untuk kegiatan belanja pemerintah, kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso.
Menurut dia, peluncuran penggunaan KKI di lingkungan pemerintah daerah se-Jabar merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jabar yang semakin kuat.
"Dan ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru," kata Taufik di sela High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jabar di Bandung, Jumat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa forum HLM TP2DD se-Jabar ini, menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan implementasi KKI dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Barat.
"Sebagai upaya percepatan implementasi KKI segmen pemerintah kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Jabar pada hari ini juga telah ditandatangani komitmen bersama implementasi KKI oleh Pemprov Jabar, seluruh Pemerintah Daerah di Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar, dan Bank bjb sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)," tuturnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Puji Gunawan mengapresiasi kolaborasi Bank Indonesia dan pemda di Jabar untuk merespons secara cepat berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi.
"Jabar selalu menjadi benchmark bagi pemerintah berkaitan dengan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi, termasuk digitalisasi transaksi pemerintah," ujar Puji.
KKI yang merupakan inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah, dapat memperkuat ETPD.
KKI sendiri hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, penggunaan KKI disebut turut mendukung digitalisasi sistem pembayaran yang diyakini dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Melalui implementasi KKI ini, ETPD khususnya di Jawa Barat diyakini semakin kuat, di mana berdasarkan hasil evaluasi Survei Indeks ETPD Semester I 2023, Jabar berada pada Kategori Digital dengan Indeks ETPD sebesar 97,9 persen, tertinggi kedua secara nasional. Begitu pula dengan 27 kabupaten/kota di wilayah Jabar berada pada Kategori Digital.
Menurut dia, peluncuran penggunaan KKI di lingkungan pemerintah daerah se-Jabar merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jabar yang semakin kuat.
"Dan ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru," kata Taufik di sela High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jabar di Bandung, Jumat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa forum HLM TP2DD se-Jabar ini, menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan implementasi KKI dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Barat.
"Sebagai upaya percepatan implementasi KKI segmen pemerintah kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Jabar pada hari ini juga telah ditandatangani komitmen bersama implementasi KKI oleh Pemprov Jabar, seluruh Pemerintah Daerah di Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar, dan Bank bjb sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)," tuturnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Puji Gunawan mengapresiasi kolaborasi Bank Indonesia dan pemda di Jabar untuk merespons secara cepat berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi.
"Jabar selalu menjadi benchmark bagi pemerintah berkaitan dengan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi, termasuk digitalisasi transaksi pemerintah," ujar Puji.
KKI yang merupakan inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah, dapat memperkuat ETPD.
KKI sendiri hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, penggunaan KKI disebut turut mendukung digitalisasi sistem pembayaran yang diyakini dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Melalui implementasi KKI ini, ETPD khususnya di Jawa Barat diyakini semakin kuat, di mana berdasarkan hasil evaluasi Survei Indeks ETPD Semester I 2023, Jabar berada pada Kategori Digital dengan Indeks ETPD sebesar 97,9 persen, tertinggi kedua secara nasional. Begitu pula dengan 27 kabupaten/kota di wilayah Jabar berada pada Kategori Digital.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kota dan labupaten di Jabar gunakan KKI untuk belanja pemerintah
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023