Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, memprioritaskan peningkatan infrastruktur pendidikan di daerahnya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar yang digunakan dalam proses perbaikan sejumlah sekolah selama tahun 2024.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi di Cirebon, Selasa, mengatakan penyiapan anggaran tersebut merupakan wujud komitmen pihaknya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.
Baca juga: Kota Cirebon fokus kembangkan usaha pertanian perkotaan
Baca juga: Kota Cirebon fokus kembangkan usaha pertanian perkotaan
“(Anggaran itu) dipakai untuk pembangunan sekolah termasuk ruang kelas, karena hal itu bagian yang tidak terpisahkan dalam memperbaiki kualitas pendidikan,” ujar Agus.
Dengan adanya anggaran itu, menurut dia, perbaikan infrastruktur pada sektor pendidikan dapat segera terealisasi sehingga peserta didik bisa memperoleh fasilitas terbaik ketika mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Selain itu, Agus menilai kebijakan tersebut secara perlahan bisa memajukan kualitas pendidikan di Kota Cirebon ke arah yang lebih baik.
“Perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi faktor penunjang untuk kualitas pendidikan di Kota Cirebon,” katanya.
Tidak hanya perbaikan, pihaknya juga sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon untuk melakukan pendataan terhadap para pengajar yang saat ini masih berstatus sebagai tenaga honorer.
Pendataan itu penting dilakukan, karena Pemkot Cirebon mendorong para tenaga honorer tersebut untuk bisa ikut serta dalam proses rekrutmen atau pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pemerintah kembali membuka rekrutmen PPPK, ini kesempatan kami untuk memberikan yang terbaik bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan” katanya.
Agus menekankan semua upaya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kontribusi dari para tenaga pendidik.
Sementara itu Kepala Disdik Kota Cirebon Kadini menyebutkan sampai saat ini tercatat ada 400 orang tenaga honorer yang berkecimpung pada sektor pendidikan di daerahnya.
Menurut dia, kuota untuk tenaga PPPK yang sudah ditetapkan itu bisa menjadi motivasi bagi pegawai honorer di lingkungan pendidikan.
Sedangkan untuk perbaikan sekolah, dia memastikan proses pendataan itu terus dilakukan agar Pemkot Cirebon memiliki informasi terperinci sebelum menerapkan kebijakan peningkatan infrastruktur pendidikan.
“Kami tengah mendata jumlah sekolah yang perlu diperbaiki ringan dan berat. Setelah didata, akan disampaikan untuk dilakukan perbaikan,” ucap dia.
Baca juga: Kota Cirebon kembangkan "travel pattern" tingkatkan kunjungan wisata
Baca juga: Kota Cirebon kembangkan "travel pattern" tingkatkan kunjungan wisata
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024