Pemkot Cirebon berhasil kurangi angka pengangguran jadi 7,66 persen

Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, berhasil mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT)  dari angka 8,42 persen pada 2022 menjadi 7,66 persen di 2023 berkat sejumlah program strategis ketenagakerjaan yang dilaksanakan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon Agus Suherman di Cirebon, Selasa, mengatakan program strategis untuk menekan angka pengangguran itu meliputi serangkaian kegiatan seperti ekspansi job fair di perguruan tinggi hingga peningkatan kualitas angkatan kerja pada bursa kerja khusus (BKK).

Selain program tersebut, pihaknya memanfaatkan Lembaga Penyalur Kerja (LPK) Tripartit dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota agar tingkat pengangguran di daerahnya berkurang.

“Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan itu seperti ekspansi job fair dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Cirebon, peningkatan kualitas angkatan kerja pada BKK serta peningkatan peran LPK Tripartit,” kata Agus.

Ia menyebut angka TPT itu diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Merujuk pada data tersebut, tingkat pengangguran di Kota Cirebon sempat menyentuh angka tertinggi pada 2020 sebesar 10,97 persen. Namun di 2021 berkurang kembali menjadi 10,53 persen.

Jika melihat data tersebut, artinya tingkat pengangguran di Kota Cirebon secara perlahan mulai menunjukkan penurunan berkat program strategis yang dilakukan Disnaker.

“Selain itu, kami akan terus gencar mengadakan sosialisasi, terutama soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI), jangan sampai terjebak jadi pekerja ilegal, terutama bagaimana cara kerja ke luar negeri yang aman sesuai aturan,” katanya.

Agus menjelaskan sepanjang tahun 2023, tingkat realisasi kegiatan yang dilaksanakan Disnaker Kota Cirebon sudah mencapai 70,52 persen. Dari semua penerapan program itu, ia meminta dukungan pemerintah agar pengadaan maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerahnya dapat terus berjalan.

---

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Benny Sujarwo memberikan sejumlah rekomendasi kepada Disnaker agar dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menekan angka pengangguran.

Beberapa saran itu, kata dia, seperti memberikan pelatihan untuk memaksimalkan peran siswa yang telah lulus dengan mendapat sertifikasi terakreditasi perusahaan.

Selain itu, Komisi III DPRD pun menyarankan supaya Disnaker dapat memaksimalkan peran 40 LPK di Kota Cirebon agar tercipta lulusan yang memiliki kapasitas tinggi, sekaligus upaya penanggulangan angka pengangguran.

“Kami berharap, lulusan masyarakat yang ikut pelatihan, mempunyai sebuah sertifikat, legal formal, sesuai dengan bakat dan minat,” ucapnya.