Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta Pj Sekda Jawa Barat Muhammad Taufiq Budi Santoso yang baru dilantik, untuk fokus pada percepatan infrastruktur khususnya transportasi hingga penyelesaian pungli utamanya pada pendidikan.
"Beliau awalnya dari Bappeda, saya melihat Sekda ini minimum tiga bulan, saya rasa ada percepatan yang krusial dan harus dikerjakan seperti infrastruktur dan lainnya," kata Bey selepas pelantikan di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Bey menjelaskan, untuk percepatan infrastruktur transportasi, utamanya adalah kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Bandung Raya trase Utara-Selatan (Babakan Siliwangi - Leuwi Panjang) yang rencananya diintegrasikan dengan jalur kereta eksisting untuk jalur Barat-Timur (Leuwi Panjang - Tegalluar).
"Karena kan kenapa tidak terlalu banyak digunakan untuk KRD (kereta lokal) oleh masyarakat, karena interval waktunya masih jauh, yang kita inginkan setengah jam sekali atau seperti seperti KRL Jabodetabek," ucapnya.
Fokus berikutnya adalah percepatan penyelesaian permasalahan sampah dengan pembangunan TPPAS, yakni Legok Nangka Kabupaten Bandung (Bandung Raya), Lulut Nambo Kabupaten Bogor (Bogor Raya) dan Ciwaringin Kabupaten Cirebon (Cirebon Raya) yang ditargetkan mulai dibangun besar-besaran pada Semester I tahun 2024, dan selesai dua tahun.
Fokus ketiga, adalah menggenjot potensi ekonomi di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di mana penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung selain pesawat baling-baling, sudah mulai dialihkan yang dinilai sebagai momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi di sana.
Terlebih, saat ini telah didukung dengan kehadiran Tol Cisumdawu sebagai fasilitas pengakselerasi pengurangan jarak tempuh menuju BIJB dalam usaha mengembangkan kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning).
"Kertajati itu juga PR besar karena harus memindahkan, mengoordinasikan kabupaten/kota disitu. Cirebon, Indramayu, Majalengka harus disiapkan juga karena kita melihat disitu bahwa ada kota yang bisa berkembang lebih baik lagi. Cirebon misalnya. Itu kan bisa menarik pasar dari Jakarta, Jawa Tengah. Apalagi mereka punya Kertajati," ujarnya.
Selain itu, fokus lainnya adalah percepatan penyelesaian masalah pungutan liar (pungli), terutama di dunia pendidikan dan perparkiran.
"Untuk Pungli, kita masih mendengar pungutan entah ataupun apapun berkedoknya iuran. Harusnya kan kita terapkan wajib belajar 12 tahun, SMA Negeri, SMK Negeri, itu bebas dari pungutan," ucapnya.
Sementara untuk pungutan liar perparkiran yang belakangan ramai soal bayar parkir motor sampai Rp10 ribu di seberang Museum KAA, bahkan kota kembang sampai dijuluki kota pungli (pungutan liar), Bey meminta untuk segera dilakukan penyelesaian, terlebih diinformasikan lahan itu adalah milik pemerintah.
"Saya tidak mau lagi ada seperti itu. Kalau ada tutup saja sekalian. Kami akan koordinasi dengan Polda atau perlu dengan TNI, intinya jangan ada lagi seperti itu," tutur Bey.
"Beliau awalnya dari Bappeda, saya melihat Sekda ini minimum tiga bulan, saya rasa ada percepatan yang krusial dan harus dikerjakan seperti infrastruktur dan lainnya," kata Bey selepas pelantikan di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Bey menjelaskan, untuk percepatan infrastruktur transportasi, utamanya adalah kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Bandung Raya trase Utara-Selatan (Babakan Siliwangi - Leuwi Panjang) yang rencananya diintegrasikan dengan jalur kereta eksisting untuk jalur Barat-Timur (Leuwi Panjang - Tegalluar).
"Karena kan kenapa tidak terlalu banyak digunakan untuk KRD (kereta lokal) oleh masyarakat, karena interval waktunya masih jauh, yang kita inginkan setengah jam sekali atau seperti seperti KRL Jabodetabek," ucapnya.
Fokus berikutnya adalah percepatan penyelesaian permasalahan sampah dengan pembangunan TPPAS, yakni Legok Nangka Kabupaten Bandung (Bandung Raya), Lulut Nambo Kabupaten Bogor (Bogor Raya) dan Ciwaringin Kabupaten Cirebon (Cirebon Raya) yang ditargetkan mulai dibangun besar-besaran pada Semester I tahun 2024, dan selesai dua tahun.
Fokus ketiga, adalah menggenjot potensi ekonomi di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di mana penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung selain pesawat baling-baling, sudah mulai dialihkan yang dinilai sebagai momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi di sana.
Terlebih, saat ini telah didukung dengan kehadiran Tol Cisumdawu sebagai fasilitas pengakselerasi pengurangan jarak tempuh menuju BIJB dalam usaha mengembangkan kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning).
"Kertajati itu juga PR besar karena harus memindahkan, mengoordinasikan kabupaten/kota disitu. Cirebon, Indramayu, Majalengka harus disiapkan juga karena kita melihat disitu bahwa ada kota yang bisa berkembang lebih baik lagi. Cirebon misalnya. Itu kan bisa menarik pasar dari Jakarta, Jawa Tengah. Apalagi mereka punya Kertajati," ujarnya.
Selain itu, fokus lainnya adalah percepatan penyelesaian masalah pungutan liar (pungli), terutama di dunia pendidikan dan perparkiran.
"Untuk Pungli, kita masih mendengar pungutan entah ataupun apapun berkedoknya iuran. Harusnya kan kita terapkan wajib belajar 12 tahun, SMA Negeri, SMK Negeri, itu bebas dari pungutan," ucapnya.
Sementara untuk pungutan liar perparkiran yang belakangan ramai soal bayar parkir motor sampai Rp10 ribu di seberang Museum KAA, bahkan kota kembang sampai dijuluki kota pungli (pungutan liar), Bey meminta untuk segera dilakukan penyelesaian, terlebih diinformasikan lahan itu adalah milik pemerintah.
"Saya tidak mau lagi ada seperti itu. Kalau ada tutup saja sekalian. Kami akan koordinasi dengan Polda atau perlu dengan TNI, intinya jangan ada lagi seperti itu," tutur Bey.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023