Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat koordinasi dengan instansi atau lembaga pemerintahan negara ASEAN untuk bersama-sama memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kasus TPPO menjadi perhatian utama kami, karena Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merupakan salah satu daerah rawan terjadi TPPO. Untuk memberantas jaringan atau sindikat perdagangan orang, kami saat ini terus meningkatkan koordinasi dan memperkuat komunikasi dengan berbagai lembaga pemerintahan khusus yang menangani TPPO dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN," kata Ade saat ditemui di Sukabumi pada Selasa (18/7).
Menurut Ade, bantuan dari pemerintah pusat pun sangat mendukung upaya Pemkab Sukabumi untuk memberantas segala bentuk kasus perdagangan manusia. Apalagi pada KTT ASEAN 2023 lalu para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengambil sejumlah aksi guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran serta melakukan deklarasi tentang pemberantasan TPPO.
Dengan adanya kesepakatan itu juga membantu Pemkab Sukabumi dalam upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan lembaga pemberantas TPPO dari berbagai negara ASEAN.
Seperti diketahui, kasus TPPO juga menjadi pusat perhatian seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN, sehingga dengan komunikasi yang terjalin dengan baik maka jika terjadi kasus perdagangan orang bisa lebih cepat ditangani.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Sukabumi perkuat koordinasi dengan negara ASEAN berantas TPPO
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Kasus TPPO menjadi perhatian utama kami, karena Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merupakan salah satu daerah rawan terjadi TPPO. Untuk memberantas jaringan atau sindikat perdagangan orang, kami saat ini terus meningkatkan koordinasi dan memperkuat komunikasi dengan berbagai lembaga pemerintahan khusus yang menangani TPPO dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN," kata Ade saat ditemui di Sukabumi pada Selasa (18/7).
Menurut Ade, bantuan dari pemerintah pusat pun sangat mendukung upaya Pemkab Sukabumi untuk memberantas segala bentuk kasus perdagangan manusia. Apalagi pada KTT ASEAN 2023 lalu para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengambil sejumlah aksi guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran serta melakukan deklarasi tentang pemberantasan TPPO.
Dengan adanya kesepakatan itu juga membantu Pemkab Sukabumi dalam upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan lembaga pemberantas TPPO dari berbagai negara ASEAN.
Seperti diketahui, kasus TPPO juga menjadi pusat perhatian seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN, sehingga dengan komunikasi yang terjalin dengan baik maka jika terjadi kasus perdagangan orang bisa lebih cepat ditangani.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Sukabumi perkuat koordinasi dengan negara ASEAN berantas TPPO
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023