Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak para peserta Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) yang berasal dari berbagai pemerintah daerah untuk tidak selalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses pembangunan.
Menurutnya, APBD hanya bisa berkontribusi sekitar 20 persen dari kebutuhan pembangunan. Maka dari itu, menurutnya pembiayaan pembangunan suatu daerah memerlukan kontribusi dari pintu lain.
"Poin utama itulah menginspirasi agar jangan berpikir APBD saja, tapi berpikir cara lain untuk membangun daerahnya dengan segala keterbatasan," kata Ridwan Kamil dalam acara Rapat Kerja (Raker) APPDI 2023 di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan ada beragam pintu lain yang bisa diandalkan untuk berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan, antara lain pinjaman daerah, tanggung jawab sosial korporat (CSR) yang harus dikejar, obligasi daerah, serta dana umat untuk kegiatan sosial.
"Kalau semuanya meminta ke APBD untuk segala urusan, nggak cukup. Karena APBD itu maksimal hanya 20 persen," katanya.
Meski begitu, menurutnya saat ini digitalisasi pembayaran sangat membantu menaikkan pendapatan daerah. Di Jawa Barat, kata dia, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor pun naik tiga kali lipat setelah melakukan digitalisasi.
"Mudah-mudahan saling bersinergi bertukar ilmu dan akhirnya meningkatkan pendapatan daerah di daerah masing-masing secara inovatif, berkeadilan, dan berkarakter khas daerah masing-masing," kata dia.
Sementara itu, Ketua APPDI Dedi Taufik mengatakan, pemerintah daerah perlu bersiasat agar tidak hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan daerah. Sehingga perlu ada penguatan reformasi birokrasi, salah satunya yakni melalui transformasi digital.
"Kata lihat perkembangan tren pembayaran non tunai ini naik terus dari 2021 ke 2022, dari Rp500 miliar ke Rp679 miliar. Berarti ada peningkatan untuk mulai kita go digital," kata Dedi yang juga selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
Dalam kegiatan Raker APPDI 2023, Dedi mengatakan berbagai daerah juga turut berbagi pengalaman terkait pengembangan potensi pendapatan daerah. Karena menurutnya pertumbuhan ekonomi harus didorong juga dengan inovasi.
"Kita ada sharing session juga dari beberapa Korwil, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Korwil ini menyatakan ada penyeragaman untuk nilai jual kendaraan, tarif dan sebagainya itu yang dilakukan dan disepakati bersama," kata Dedi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Menurutnya, APBD hanya bisa berkontribusi sekitar 20 persen dari kebutuhan pembangunan. Maka dari itu, menurutnya pembiayaan pembangunan suatu daerah memerlukan kontribusi dari pintu lain.
"Poin utama itulah menginspirasi agar jangan berpikir APBD saja, tapi berpikir cara lain untuk membangun daerahnya dengan segala keterbatasan," kata Ridwan Kamil dalam acara Rapat Kerja (Raker) APPDI 2023 di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan ada beragam pintu lain yang bisa diandalkan untuk berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan, antara lain pinjaman daerah, tanggung jawab sosial korporat (CSR) yang harus dikejar, obligasi daerah, serta dana umat untuk kegiatan sosial.
"Kalau semuanya meminta ke APBD untuk segala urusan, nggak cukup. Karena APBD itu maksimal hanya 20 persen," katanya.
Meski begitu, menurutnya saat ini digitalisasi pembayaran sangat membantu menaikkan pendapatan daerah. Di Jawa Barat, kata dia, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor pun naik tiga kali lipat setelah melakukan digitalisasi.
"Mudah-mudahan saling bersinergi bertukar ilmu dan akhirnya meningkatkan pendapatan daerah di daerah masing-masing secara inovatif, berkeadilan, dan berkarakter khas daerah masing-masing," kata dia.
Sementara itu, Ketua APPDI Dedi Taufik mengatakan, pemerintah daerah perlu bersiasat agar tidak hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan daerah. Sehingga perlu ada penguatan reformasi birokrasi, salah satunya yakni melalui transformasi digital.
"Kata lihat perkembangan tren pembayaran non tunai ini naik terus dari 2021 ke 2022, dari Rp500 miliar ke Rp679 miliar. Berarti ada peningkatan untuk mulai kita go digital," kata Dedi yang juga selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
Dalam kegiatan Raker APPDI 2023, Dedi mengatakan berbagai daerah juga turut berbagi pengalaman terkait pengembangan potensi pendapatan daerah. Karena menurutnya pertumbuhan ekonomi harus didorong juga dengan inovasi.
"Kita ada sharing session juga dari beberapa Korwil, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Korwil ini menyatakan ada penyeragaman untuk nilai jual kendaraan, tarif dan sebagainya itu yang dilakukan dan disepakati bersama," kata Dedi.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023