Antarajawabarat.com,3/6 - Pemprov Jawa Barat mendukung rencana Asosiasi Penanggkaran Benih Kentang Indonesia (APBKI) Jabar yang akan bekerjasama dengan PTPN VIII karena sejalan dengan program Pemprov yang akan membuat Jabar sebagai pusat benih kentang nasional.
"Tentunya, kami mendukung petani kentang yang akan memanfaatkan lahan PTPN," kata Asisten II Bidang Perekonomian Pemprov Jawa Barat, Wawan Ridwan, di Gedung Sate Bandung, Senin.
Menurut dia, Pemprov Jawa Barat akan mengusulkan para petani kentang untuk membuat surat usulan ke petinggi di PTPN VIII dan surat itu juga ditembuskan ke Pemprov Jabar.
Surat tersebut, kata Wawan, juga akan ditembuskan ke Kementerian Pertanian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Nantinya kami akan mendorong kerjasama itu bisa berjalan. Surat dan usulan sedang disusun minggu ini," katanya.
Menurut Asosiasi Penanggkaran Benih Kentang Indonesia (APPBKI) Jawa Barat, selama ini petani kentang di Provinsi Jabar kesulitan mendapatkan lahan untuk ditanami kentang karena hampir seluruh wilayah lahan dikuasai PT Perkebunan Nasional VIII.
"Selain itu hanya sedikit lahan yang bisa dimiliki oleh petani. Intinya para petani kami kesulitan soal lahan yang bisa ditanami kentang," kata Sekjen Asosiasi Penanggkaran Benih Kentang Indonesia (APPBKI) Jawa Barat, Aceng Hasan Mutaqien.
Ditemui usai beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Aceng menuturkan Jawa Barat terkenal sebagai wajah kentang nasional.
Menurut dia, saat ini terdapat 7 kabupaten yang menjadi pusat benih di Jawa Barat yakni diantaranya Bandung, Kabupaten Garut dan Majalengka.
"Akan tetapi hampir seluruh petani di sentra tersebut kesulitan mencari lahan untuk ditanami kentang," katanya.
Pihaknya mencontohkan kesulitan lahan terjadi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jabar.
"Di Pangalengan hampir 80 persen wilayah itu dikuasai salah satu BUMN yakni PTPN VIII," katanya.
Sementara sisanya, kata dia, yakni sebesar 20 persen dikuasai petani dan itu pun sebagian lahan digunakan untuk akses jalan, perumahan dan lainnya.***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Tentunya, kami mendukung petani kentang yang akan memanfaatkan lahan PTPN," kata Asisten II Bidang Perekonomian Pemprov Jawa Barat, Wawan Ridwan, di Gedung Sate Bandung, Senin.
Menurut dia, Pemprov Jawa Barat akan mengusulkan para petani kentang untuk membuat surat usulan ke petinggi di PTPN VIII dan surat itu juga ditembuskan ke Pemprov Jabar.
Surat tersebut, kata Wawan, juga akan ditembuskan ke Kementerian Pertanian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Nantinya kami akan mendorong kerjasama itu bisa berjalan. Surat dan usulan sedang disusun minggu ini," katanya.
Menurut Asosiasi Penanggkaran Benih Kentang Indonesia (APPBKI) Jawa Barat, selama ini petani kentang di Provinsi Jabar kesulitan mendapatkan lahan untuk ditanami kentang karena hampir seluruh wilayah lahan dikuasai PT Perkebunan Nasional VIII.
"Selain itu hanya sedikit lahan yang bisa dimiliki oleh petani. Intinya para petani kami kesulitan soal lahan yang bisa ditanami kentang," kata Sekjen Asosiasi Penanggkaran Benih Kentang Indonesia (APPBKI) Jawa Barat, Aceng Hasan Mutaqien.
Ditemui usai beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Aceng menuturkan Jawa Barat terkenal sebagai wajah kentang nasional.
Menurut dia, saat ini terdapat 7 kabupaten yang menjadi pusat benih di Jawa Barat yakni diantaranya Bandung, Kabupaten Garut dan Majalengka.
"Akan tetapi hampir seluruh petani di sentra tersebut kesulitan mencari lahan untuk ditanami kentang," katanya.
Pihaknya mencontohkan kesulitan lahan terjadi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jabar.
"Di Pangalengan hampir 80 persen wilayah itu dikuasai salah satu BUMN yakni PTPN VIII," katanya.
Sementara sisanya, kata dia, yakni sebesar 20 persen dikuasai petani dan itu pun sebagian lahan digunakan untuk akses jalan, perumahan dan lainnya.***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013