Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberikan penghargaan kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris atas perannya dalam berkontribusi dan keseriusannya pada program percepatan penurunan angka stunting.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Depok Sri Utomo mewakili Wali Kota Depok Mohammad Idris menerima penghargaan tersebut pada acara Rakerda Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
"Angka prevalensi stunting hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 di Kota Depok sebesar 12,6 persen," Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Depok.
Angka tersebut, katanya, lebih rendah dari target nasional 14 persen di tahun 2024, sehingga prevalensi yang rendah itu berkontribusi besar terhadap penurunan prevalensi stunting di Provinsi Jabar.
"Alhamdulillah, Bapak Wali Kota Depok menerima penghargaan dari Pak Gubernur atas peran, kontribusi serta keseriusan beliau yang luar biasa dalam program percepatan penurunan stunting di Kota Depok," kata Imam Budi.
Imam Budi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini menuturkan secara perhitungan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,48 persen dari 3,5 persen pada 2021.
Lebih lanjut, ujar Imam Budi, penghargaan ini dicapai berkat Kolaborasi tujuh aktor pembangunan (Heptahelix) yang masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok. Tim ini terbentuk hingga ke level kelurahan, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, media, NGO, dan pengamat.
"Sehingga, tidak hanya upaya dari pemerintah saja ke masyarakat, tapi juga adanya gerakan masyarakat dalam upaya penanganan stunting dari hulu ke hilir yang disertai beberapa inovasi untuk percepatan menuju Depok Zero New Stunting 2024, melalui strategi pencegahan, deteksi, dan respon/aksi," paparnya.
Dikatakan Imam Budi saat ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) tengah menggandeng lembaga Zakat, Infaq, Sadaqah (Ziswaf) untuk berperan aktif dalam upaya penanganan stunting dengan melakukan pendampingan terhadap Baduta dan Balita Stunting dari sisi pemulihan gizi.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat memaparkan sejumlah program, inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang telah dilaksanakan dalam upaya mengurangi angka stunting di daerah itu.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok, Sabtu, menjelaskan prevalensi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) di daerah itu pada 2022 sebesar 3,48 persen atau sekitar 3.637 balita.
"Menurut WHO prevalensi 3,48 persen masuk kategori rendah," ujar Idris.
Idris mengatakan dalam penanganan stunting Pemerintah Kota Depok memiliki tekad yang kuat, karena permasalahan ini sangat kompleks, karena berdampak pada generasi masa depan.
Oleh sebab itu, Pemkot Depok membuat inovasi dan kolaborasi penanganan stunting bersama pemangku kepentingan. Inovasi tersebut, di antaranya Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara), Disdik Melawan Stunting, Sekolah Pra-Nikah, Gemar Makan Ikan dan Gerimis Telur.
"Selain itu, ada Forum Anak Lawan Stunting, ada juga program anak-anak GenRe, yaitu Ngobrol Kecil Tapi Asik Bareng Duta GenRe, ini beberapa kegiatan dan inovasi untuk menangani permasalahan stunting. Kami juga membuat pusat pemulihan gizi buruk di Puskesmas Sukmajaya sejak 2008 dan pertama di Indonesia," paparnya.
Sementara itu, untuk penduduk miskin di Kota Depok persentase pada 2021 adalah 2,58 persen. Posisi Kota Depok saat itu tiga terendah se-Indonesia, setelah Kota Sawahlunto dan Kota Tanggerang Selatan (Tangsel).
"Pada 2022 berada di posisi lima terendah di bawah Kota Sawahlunto, Balikpapan, Bangka Barat, Kota Tangsel, dengan besaran 2,53 persen penduduk miskin Kota Depok," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Depok Sri Utomo mewakili Wali Kota Depok Mohammad Idris menerima penghargaan tersebut pada acara Rakerda Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
"Angka prevalensi stunting hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 di Kota Depok sebesar 12,6 persen," Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Depok.
Angka tersebut, katanya, lebih rendah dari target nasional 14 persen di tahun 2024, sehingga prevalensi yang rendah itu berkontribusi besar terhadap penurunan prevalensi stunting di Provinsi Jabar.
"Alhamdulillah, Bapak Wali Kota Depok menerima penghargaan dari Pak Gubernur atas peran, kontribusi serta keseriusan beliau yang luar biasa dalam program percepatan penurunan stunting di Kota Depok," kata Imam Budi.
Imam Budi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini menuturkan secara perhitungan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,48 persen dari 3,5 persen pada 2021.
Lebih lanjut, ujar Imam Budi, penghargaan ini dicapai berkat Kolaborasi tujuh aktor pembangunan (Heptahelix) yang masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok. Tim ini terbentuk hingga ke level kelurahan, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, media, NGO, dan pengamat.
"Sehingga, tidak hanya upaya dari pemerintah saja ke masyarakat, tapi juga adanya gerakan masyarakat dalam upaya penanganan stunting dari hulu ke hilir yang disertai beberapa inovasi untuk percepatan menuju Depok Zero New Stunting 2024, melalui strategi pencegahan, deteksi, dan respon/aksi," paparnya.
Dikatakan Imam Budi saat ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) tengah menggandeng lembaga Zakat, Infaq, Sadaqah (Ziswaf) untuk berperan aktif dalam upaya penanganan stunting dengan melakukan pendampingan terhadap Baduta dan Balita Stunting dari sisi pemulihan gizi.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat memaparkan sejumlah program, inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang telah dilaksanakan dalam upaya mengurangi angka stunting di daerah itu.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok, Sabtu, menjelaskan prevalensi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) di daerah itu pada 2022 sebesar 3,48 persen atau sekitar 3.637 balita.
"Menurut WHO prevalensi 3,48 persen masuk kategori rendah," ujar Idris.
Idris mengatakan dalam penanganan stunting Pemerintah Kota Depok memiliki tekad yang kuat, karena permasalahan ini sangat kompleks, karena berdampak pada generasi masa depan.
Oleh sebab itu, Pemkot Depok membuat inovasi dan kolaborasi penanganan stunting bersama pemangku kepentingan. Inovasi tersebut, di antaranya Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara), Disdik Melawan Stunting, Sekolah Pra-Nikah, Gemar Makan Ikan dan Gerimis Telur.
"Selain itu, ada Forum Anak Lawan Stunting, ada juga program anak-anak GenRe, yaitu Ngobrol Kecil Tapi Asik Bareng Duta GenRe, ini beberapa kegiatan dan inovasi untuk menangani permasalahan stunting. Kami juga membuat pusat pemulihan gizi buruk di Puskesmas Sukmajaya sejak 2008 dan pertama di Indonesia," paparnya.
Sementara itu, untuk penduduk miskin di Kota Depok persentase pada 2021 adalah 2,58 persen. Posisi Kota Depok saat itu tiga terendah se-Indonesia, setelah Kota Sawahlunto dan Kota Tanggerang Selatan (Tangsel).
"Pada 2022 berada di posisi lima terendah di bawah Kota Sawahlunto, Balikpapan, Bangka Barat, Kota Tangsel, dengan besaran 2,53 persen penduduk miskin Kota Depok," tuturnya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023