Wakil Bupati Garut Helmi Budiman meminta dinas terkait dalam merealisasikan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tidak harus menunggu rumah hancur kemudian diperbaiki, melainkan harus penanganan dini agar kondisinya tidak rusak berat dan membahayakan penghuninya.
"Saya minta dinas itu membuat sistem bagaimana caranya agar tidak nunggu rumah rusak (atau) rumah hancur, tapi bagaimana ketika ada yang gentingnya rusak, tidak dibiarkan," kata Helmi Budiman di Garut, Selasa.
Baca juga: Ratusan ASN Garut dites urine untuk deteksi penggunaan narkoba
Ia menuturkan kondisi rutilahu di Garut tercatat cukup banyak dengan berbagai tingkat kerusakan yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk mendapatkan bantuan perbaikan melalui Program Rutilahu.
"Saya akui banyak ya, rutilahu yang harus kita bangun," katanya.
Ia menyampaikan pemerintah daerah, provinsi, pemerintah pusat, maupun pihak lain setiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rutilahu di Garut dengan sasaran kondisi rusak berat.
Namun upaya perbaikan rumah itu, kata dia, berdasarkan laporan di lapangan bukannya berkurang, melainkan jumlahnya menjadi bertambah karena tidak ada pemeliharaan rumah yang dilakukan oleh masyarakat.
"Misalkan dulu yang rumah rutilahu mengajukan banyak 100 ribu (unit) kita kasih lima ribu, tahun berikutnya bukan berkurang menjadi 95 ribu malah jadi 105 ribu, jadi malah nambah, oh ternyata karena memang pemeliharaannya dari yang dilakukan oleh masyarakat kita dikarenakan karena ketidakmampuan masyarakat jadi bertambah," katanya.
Baca juga: Garut Saber Hoaks raih penghargaan dari Provinsi Jawa Barat
Helmi menyampaikan upaya menyelesaikan rutilahu itu pemerintah daerah berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Garut untuk percepatan perbaikan rumah rutilahu bagi masyarakat kurang mampu di seluruh kecamatan.
Baznas Garut, kata dia, tahun 2022 mengalokasikan bantuan rutilahu untuk 87 penerima manfaat tersebar di Garut dengan besaran anggarannya sebesar Rp600 juta, sedangkan Pemkab Garut dari APBD mengalokasikan untuk 200 rumah.
Helmi mengatakan warga yang mendapatkan bantuan rutilahu itu berdasarkan usulan dari kepala desa, setelah diseleksi oleh RT dan RW untuk dilihat dari berbagai sudut pandang kondisi masyarakat penerima bantuan.
"Kalau dilihat rumahnya, dilihat juga mampu tidak," kata Helmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Saya minta dinas itu membuat sistem bagaimana caranya agar tidak nunggu rumah rusak (atau) rumah hancur, tapi bagaimana ketika ada yang gentingnya rusak, tidak dibiarkan," kata Helmi Budiman di Garut, Selasa.
Baca juga: Ratusan ASN Garut dites urine untuk deteksi penggunaan narkoba
Ia menuturkan kondisi rutilahu di Garut tercatat cukup banyak dengan berbagai tingkat kerusakan yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk mendapatkan bantuan perbaikan melalui Program Rutilahu.
"Saya akui banyak ya, rutilahu yang harus kita bangun," katanya.
Ia menyampaikan pemerintah daerah, provinsi, pemerintah pusat, maupun pihak lain setiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rutilahu di Garut dengan sasaran kondisi rusak berat.
Namun upaya perbaikan rumah itu, kata dia, berdasarkan laporan di lapangan bukannya berkurang, melainkan jumlahnya menjadi bertambah karena tidak ada pemeliharaan rumah yang dilakukan oleh masyarakat.
"Misalkan dulu yang rumah rutilahu mengajukan banyak 100 ribu (unit) kita kasih lima ribu, tahun berikutnya bukan berkurang menjadi 95 ribu malah jadi 105 ribu, jadi malah nambah, oh ternyata karena memang pemeliharaannya dari yang dilakukan oleh masyarakat kita dikarenakan karena ketidakmampuan masyarakat jadi bertambah," katanya.
Baca juga: Garut Saber Hoaks raih penghargaan dari Provinsi Jawa Barat
Helmi menyampaikan upaya menyelesaikan rutilahu itu pemerintah daerah berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Garut untuk percepatan perbaikan rumah rutilahu bagi masyarakat kurang mampu di seluruh kecamatan.
Baznas Garut, kata dia, tahun 2022 mengalokasikan bantuan rutilahu untuk 87 penerima manfaat tersebar di Garut dengan besaran anggarannya sebesar Rp600 juta, sedangkan Pemkab Garut dari APBD mengalokasikan untuk 200 rumah.
Helmi mengatakan warga yang mendapatkan bantuan rutilahu itu berdasarkan usulan dari kepala desa, setelah diseleksi oleh RT dan RW untuk dilihat dari berbagai sudut pandang kondisi masyarakat penerima bantuan.
"Kalau dilihat rumahnya, dilihat juga mampu tidak," kata Helmi.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022