Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengandalkan optimalisasi program ketahanan pangan sebagai salah satu langkah untuk pengendalian inflasi di daerahnya.
"Persoalan inflasi harus disikapi secara serius. Program ketahanan pangan jadi proyek kami ke depan untuk mengatasi inflasi," kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, di Karawang, Jumat.
Ia menyampaikan, pihaknya sebelumnya telah mendapat arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kapolri, dan menteri terkait perihal pengendalian inflasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurut dia, Pemkab Karawang bersama stakeholder terkait bakal memanfaatkan lahan tidur. Jadi lahan tidur itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
Masyarakat juga diminta turut berbudidaya, baik pangan, ternak, hingga perikanan. Misalnya ternak lele dengan metode tumpangsari.
Untuk merealisasikan hal tersebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Perhutani, karena kebanyakan lahan tidur di Karawang dikelola oleh Perhutani.
"Dengan melakukan budidaya, mudah-mudahan sedikit bisa membantu menekan inflasi dan juga tetap bisa kita jamin kesejahteraannya. Minimal kita bisa memiliki harapan hidup sehari-hari," kata dia.
Menurut dia, ketahanan pangan menjadi program kerja Pemkab Karawang pada 2023. Di antaranya mengajak masyarakat berbudidaya. Contohnya diajak menanam cabai di lingkungan rumah, maupun lahan tidur yang dimanfaatkan bersama.
Hal itu disampaikan karena beberapa waktu belakangan cabai menjadi pemicu inflasi tertinggi di Jawa Barat.
"Kita akan memberikan bibit cabai, kangkung, bawang, nanti harus seperti itu," ucap dia.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk mencegah peningkatan laju inflasi sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta sejumlah komoditas bahan pokok.
"Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan alokasi pembiayaan sebesar Rp17 miliar tersebut bersumber dari dua mata anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen atau sebesar Rp7 miliar.
Sumber pendanaan kedua dari anggaran biaya tak terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2022 meski tidak dipakai seluruhnya. Hingga pertengahan September pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan hingga akhir tahun 2022. Dari BTT diambil Rp10 miliar.
"Seluruhnya jadi Rp17 miliar untuk penanganan inflasi," katanya.
"Kami juga sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah dicover anggaran provinsi," katanya.
Kemudian bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat untuk pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). "Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan pendataan secara lebih detil kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Persoalan inflasi harus disikapi secara serius. Program ketahanan pangan jadi proyek kami ke depan untuk mengatasi inflasi," kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, di Karawang, Jumat.
Ia menyampaikan, pihaknya sebelumnya telah mendapat arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kapolri, dan menteri terkait perihal pengendalian inflasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurut dia, Pemkab Karawang bersama stakeholder terkait bakal memanfaatkan lahan tidur. Jadi lahan tidur itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
Masyarakat juga diminta turut berbudidaya, baik pangan, ternak, hingga perikanan. Misalnya ternak lele dengan metode tumpangsari.
Untuk merealisasikan hal tersebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Perhutani, karena kebanyakan lahan tidur di Karawang dikelola oleh Perhutani.
"Dengan melakukan budidaya, mudah-mudahan sedikit bisa membantu menekan inflasi dan juga tetap bisa kita jamin kesejahteraannya. Minimal kita bisa memiliki harapan hidup sehari-hari," kata dia.
Menurut dia, ketahanan pangan menjadi program kerja Pemkab Karawang pada 2023. Di antaranya mengajak masyarakat berbudidaya. Contohnya diajak menanam cabai di lingkungan rumah, maupun lahan tidur yang dimanfaatkan bersama.
Hal itu disampaikan karena beberapa waktu belakangan cabai menjadi pemicu inflasi tertinggi di Jawa Barat.
"Kita akan memberikan bibit cabai, kangkung, bawang, nanti harus seperti itu," ucap dia.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk mencegah peningkatan laju inflasi sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta sejumlah komoditas bahan pokok.
"Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan alokasi pembiayaan sebesar Rp17 miliar tersebut bersumber dari dua mata anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen atau sebesar Rp7 miliar.
Sumber pendanaan kedua dari anggaran biaya tak terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2022 meski tidak dipakai seluruhnya. Hingga pertengahan September pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan hingga akhir tahun 2022. Dari BTT diambil Rp10 miliar.
"Seluruhnya jadi Rp17 miliar untuk penanganan inflasi," katanya.
"Kami juga sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah dicover anggaran provinsi," katanya.
Kemudian bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat untuk pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). "Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan pendataan secara lebih detil kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022