Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan siap berkomitmen mengoptimalkan program sosial seperti kemudahan akses BPJS Kesehatan maupun bantuan sosial lainnya sebagai perhatian khusus dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Kita akan segera menyelesaikan untuk mendapatkan penanganan dan ini akan menjadi bagian komitmen dari Bupati Garut, DPRD dan para mahasiswa yang hari ini beserta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di gedung DPRD," kata Bupati Garut saat menemui mahasiswa di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu.
Baca juga: Pemkab Garut sebut program BLT jaga daya beli masyarakat
Ia menuturkan tuntutan mahasiswa tentang kenaikan BBM tentunya sudah menjadi isu di semua daerah, dan telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Tentang kenaikan BBM, kata Bupati, tentu akan memberatkan beban kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Garut, namun pemerintah daerah berupaya untuk memperhatikan persoalan masyarakat seperti mengoptimalkan pelayanan BPJS Kesehatan maupun program sosial lainnya.
"Bagi warga Garut yang hari ini kesulitan karena kenaikan BBM, mereka ada masyarakat yang mau berobat tetapi tidak mempunyai BPJS kami akan membuat surat edaran supaya segera ditangani, meskipun BPJS-nya belum ada," kata Bupati.
Ia juga menyampaikan bagi masyarakat Garut yang tidak mendapatkan program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk segera lapor ke pemerintah desa.
Bahkan, lanjut dia, masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat bisa melaporkannya ke aparat yakni Babinsa atau Bhabinkamtibmas untuk ditindaklanjuti ke pemerintah desa.
Baca juga: Bantuan subsidi angkutan umum disiapkan Pemkab Garut
"Kepada masyarakat Garut yang hari ini tidak mempunyai program, baik BLT maupun PKH dan KIP itu boleh segera melapor kepada kepala desa, dan akan kita tangani secepatnya, boleh lapor kepala desa boleh lapor ke Bhabinkamtibmas, boleh lapor ke Babinsa," katanya.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Garut menggelar aksi dengan tertib, kemudian digelar audiensi dengan jajaran pimpinan DPRD Garut, Bupati Garut dan sejumlah dinas terkait.
Aksi mahasiswa itu menyampaikan penolakan terkait kenaikan BBM dan juga meminta unsur pimpinan di Garut menyatakan sikap menolak kenaikan BBM.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kita akan segera menyelesaikan untuk mendapatkan penanganan dan ini akan menjadi bagian komitmen dari Bupati Garut, DPRD dan para mahasiswa yang hari ini beserta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di gedung DPRD," kata Bupati Garut saat menemui mahasiswa di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu.
Baca juga: Pemkab Garut sebut program BLT jaga daya beli masyarakat
Ia menuturkan tuntutan mahasiswa tentang kenaikan BBM tentunya sudah menjadi isu di semua daerah, dan telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Tentang kenaikan BBM, kata Bupati, tentu akan memberatkan beban kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Garut, namun pemerintah daerah berupaya untuk memperhatikan persoalan masyarakat seperti mengoptimalkan pelayanan BPJS Kesehatan maupun program sosial lainnya.
"Bagi warga Garut yang hari ini kesulitan karena kenaikan BBM, mereka ada masyarakat yang mau berobat tetapi tidak mempunyai BPJS kami akan membuat surat edaran supaya segera ditangani, meskipun BPJS-nya belum ada," kata Bupati.
Ia juga menyampaikan bagi masyarakat Garut yang tidak mendapatkan program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk segera lapor ke pemerintah desa.
Bahkan, lanjut dia, masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat bisa melaporkannya ke aparat yakni Babinsa atau Bhabinkamtibmas untuk ditindaklanjuti ke pemerintah desa.
Baca juga: Bantuan subsidi angkutan umum disiapkan Pemkab Garut
"Kepada masyarakat Garut yang hari ini tidak mempunyai program, baik BLT maupun PKH dan KIP itu boleh segera melapor kepada kepala desa, dan akan kita tangani secepatnya, boleh lapor kepala desa boleh lapor ke Bhabinkamtibmas, boleh lapor ke Babinsa," katanya.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Garut menggelar aksi dengan tertib, kemudian digelar audiensi dengan jajaran pimpinan DPRD Garut, Bupati Garut dan sejumlah dinas terkait.
Aksi mahasiswa itu menyampaikan penolakan terkait kenaikan BBM dan juga meminta unsur pimpinan di Garut menyatakan sikap menolak kenaikan BBM.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022