Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan anggaran berupa bantuan subsidi per angkutan umum yang besarannya masih dihitung untuk meringankan beban operasional dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Kita ada subsidi dari APBD per orang selama beberapa hari nanti sampai ada keputusan pemerintah berapa naiknya (tarif angkutan umum)," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Aah Anwar Saefuloh di Garut, Senin.
Ia menuturkan pemerintah daerah akan mengikuti keputusan pemerintah pusat, karena masalah tuntutan menaikan tarif angkutan umum merupakan masalah nasional dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Baca juga: Gubernur Jabar minta pengusaha musyawarahkan kenaikan tarif angkutan umum
Selama menunggu keputusan kenaikan tarif angkutan umum itu, kata dia, pemerintah daerah akan menyiapkan dana subsidi bagi pemilik kendaraan angkutan umum untuk meringankan beban operasional.
"Selama beberapa hari ini, umpamanya tiga hari, mudah-mudahan nanti Rabu ada putusan berapa naiknya," katanya.
Ia menjelaskan nilai bantuan subsidi itu akan diperhitungkan dengan nilai setiap jalur trayek angkutan umum, karena setiap daerah memiliki perbedaan.
Adanya perbedaan trayek itu, kata dia, maka perlu ada pembahasan bersama yang nanti akan dilakukan dengan pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) Garut.
"Kita lihat bagaimana jarak berapa, nilai berapa, nanti kita putuskan sekarang dengan pihak Organda," kata Aah Anwar.
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil ajak sikapi bijak penyesuaian tarif BBM
Ia mengimbau selama belum ada putusan tetap besaran kenaikan tarif maka sopir angkutan umum diimbau untuk tidak menaikkan terlebih dulu tarif kepada penumpang.
Selama ini, kata dia, masih dalam pembahasan menentukan kenaikan tarif angkutan umum dalam rangka menyesuaikan kenaikan BBM subsidi.
"Jadi jangan dinaikkan sebelum ada keputusan, kita sudah sampaikan kembali kita menghitung hari ini tapi jangan naik dulu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kita ada subsidi dari APBD per orang selama beberapa hari nanti sampai ada keputusan pemerintah berapa naiknya (tarif angkutan umum)," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Aah Anwar Saefuloh di Garut, Senin.
Ia menuturkan pemerintah daerah akan mengikuti keputusan pemerintah pusat, karena masalah tuntutan menaikan tarif angkutan umum merupakan masalah nasional dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Baca juga: Gubernur Jabar minta pengusaha musyawarahkan kenaikan tarif angkutan umum
Selama menunggu keputusan kenaikan tarif angkutan umum itu, kata dia, pemerintah daerah akan menyiapkan dana subsidi bagi pemilik kendaraan angkutan umum untuk meringankan beban operasional.
"Selama beberapa hari ini, umpamanya tiga hari, mudah-mudahan nanti Rabu ada putusan berapa naiknya," katanya.
Ia menjelaskan nilai bantuan subsidi itu akan diperhitungkan dengan nilai setiap jalur trayek angkutan umum, karena setiap daerah memiliki perbedaan.
Adanya perbedaan trayek itu, kata dia, maka perlu ada pembahasan bersama yang nanti akan dilakukan dengan pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) Garut.
"Kita lihat bagaimana jarak berapa, nilai berapa, nanti kita putuskan sekarang dengan pihak Organda," kata Aah Anwar.
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil ajak sikapi bijak penyesuaian tarif BBM
Ia mengimbau selama belum ada putusan tetap besaran kenaikan tarif maka sopir angkutan umum diimbau untuk tidak menaikkan terlebih dulu tarif kepada penumpang.
Selama ini, kata dia, masih dalam pembahasan menentukan kenaikan tarif angkutan umum dalam rangka menyesuaikan kenaikan BBM subsidi.
"Jadi jangan dinaikkan sebelum ada keputusan, kita sudah sampaikan kembali kita menghitung hari ini tapi jangan naik dulu," katanya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022