ANTARAJAWABARAT.com, 16/6 - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan sistem program Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi seluruh masyarakat harus diubah karena dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya.
"Masalah tarif dan waktu pencairan uangnya akan diperbaiki kedepan dan kita (provinsi) usulkan mekanisme yang lebih mudah ke pusat," kata Gubernur saat kunjungannya ke Garut Plaza, Kabupaten Garut, Sabtu.
Ia menjelaskan masalah tarif untuk biaya persalinan normal yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp500 ribu ternyata masih dikeluhkan oleh bidan yang merasa kurang dari tarif standar persalinan.
Sedangkan masalah waktu pencairan untuk mengganti biaya persalinan, kata Gubernur prosesnya hingga tiga bulan maka dinilai terlalu lama.
"Pencairan pengganti biaya persalinannya itu oleh pemerintah daerah dan berdasarkan laporan pencairannya itu bisa tiga bulan, makanya nanti diusulkan bagimana agar waktu pencairan lebih cepat," katanya.
Ia berharap sistem yang diberlakukan pemerintah dapat dirubah lebih efektif agar tidak menimbulkan masalah dikalangan masyarakat pengguna Jampersal maupun pihak bidan di daerah.
Selain itu, Heryawan meminta kepada seluruh bidan di Jawa barat dalam menjalankan tugasnya lebih mengedepankan sisi kemanusiaan.
"Jangan sampai bidan tidak mau menerima ibu yang menggunakan Jampersal, bidan juga harus ada sisi kemanusiaan," katanya.
Adanya laporan bidan mengeluhkan besaran pergantian uang Jampersal, Heryawan menyarankan kepada seluruh masyarakat ditingkat RT atau RW menerapkan sistem uang kas.
Uang kas yang dikumpulkan tingkat RT atau RW itu, kata Heryawan dapat digunakan untuk menambah atau membantu biaya persalinan warganya yang melahirkan.
"Masyarakat menjadi mitra pemerintah dengan saling membantu mengimbangi masalah yang ada, kalau mengandalkan semua pemerintah itu berbahaya. Kita bangun gotong royong," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Masalah tarif dan waktu pencairan uangnya akan diperbaiki kedepan dan kita (provinsi) usulkan mekanisme yang lebih mudah ke pusat," kata Gubernur saat kunjungannya ke Garut Plaza, Kabupaten Garut, Sabtu.
Ia menjelaskan masalah tarif untuk biaya persalinan normal yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp500 ribu ternyata masih dikeluhkan oleh bidan yang merasa kurang dari tarif standar persalinan.
Sedangkan masalah waktu pencairan untuk mengganti biaya persalinan, kata Gubernur prosesnya hingga tiga bulan maka dinilai terlalu lama.
"Pencairan pengganti biaya persalinannya itu oleh pemerintah daerah dan berdasarkan laporan pencairannya itu bisa tiga bulan, makanya nanti diusulkan bagimana agar waktu pencairan lebih cepat," katanya.
Ia berharap sistem yang diberlakukan pemerintah dapat dirubah lebih efektif agar tidak menimbulkan masalah dikalangan masyarakat pengguna Jampersal maupun pihak bidan di daerah.
Selain itu, Heryawan meminta kepada seluruh bidan di Jawa barat dalam menjalankan tugasnya lebih mengedepankan sisi kemanusiaan.
"Jangan sampai bidan tidak mau menerima ibu yang menggunakan Jampersal, bidan juga harus ada sisi kemanusiaan," katanya.
Adanya laporan bidan mengeluhkan besaran pergantian uang Jampersal, Heryawan menyarankan kepada seluruh masyarakat ditingkat RT atau RW menerapkan sistem uang kas.
Uang kas yang dikumpulkan tingkat RT atau RW itu, kata Heryawan dapat digunakan untuk menambah atau membantu biaya persalinan warganya yang melahirkan.
"Masyarakat menjadi mitra pemerintah dengan saling membantu mengimbangi masalah yang ada, kalau mengandalkan semua pemerintah itu berbahaya. Kita bangun gotong royong," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012