Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memperbaiki saluran air di jalan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

Perbaikan perlu dilakukan karena Jalan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, merupakan salah satu lokasi yang sering diterjang banjir bahkan genangan air di jalan tersebut bisa bertahan hampir 3 jam lamanya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdulatip, di Bandung, Kamis, mengatakan berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya diketahui bahwa banjir yang menerjang Jalan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya terjadi akibat saluran air yang tidak bagus di lokasi.

Baca juga: Anggota DPRD Jabar minta pemda jaga stok sembako jelang ramadhan

"Jadi permasalahan yang ada di Jalan Mangkubumi memang problemnya adalah saluran pembuangan air. Ketika hujan turun deras, maka banjir itu agak lama suruh bahkan bisa dua sampai tiga jam," kata Tetep.

Tetep mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat saluran air tambahan di dua ruas Jaln Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sebagai upaya untuk normalisasi saluran air yang ada agar tidak terjadi banjir kembali di titik tersebut.

Baca juga: DPRD Jabar: UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Tasikmalaya kekurangan tenaga pengawas

"Yang akan dikerjakan pada tahun ini adalah normalisasi saluran. Jadi saluran dibuat alternatif yaitu saluran dibuat dua, di kiri kanan jalan tetapi yang nyebrang jalan juga dibuat, itu yang diprogramkan oleh pemprov," ujarnya.

Pihaknya berharap dengan adanya pembuatan saluran air itu dapat menanggulangi banjir yang kerap terjadi di ruas Jalan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya namun demikian masih ada kendala yang ditemukan seperti sempitnya pembuangan air dan itu akan pihaknya komunikasikan dengan pihak terkait yaitu BBWS.

Baca juga: DPRD Kalteng kaji banding ke Jabar dukung peningkatan kualitas kesehatan

"Semoga dengan adanya program ini paling tidak bisa membantu. Hanya memang kendala yang utama adalah pembuangan yang sempit," kata dia.

"Itu nanti kita akan komunikasi dengan BBWS, karena ada yang kewenangan BBWS, ada yang menjadi kewenangan kota. Kita akan kolaborasi untuk penanganan ini, tidak hanya dilakukan oleh DPRD dalam hal ini," lanjut Tetep.

Baca juga: Masyarakat keluhkan kelangkaan minyak goreng saat reses DPRD Jawa Barat
 

Pewarta: ASJ

Editor : Ajat Sudrajat


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022