Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat kesulitan mencari penyuplai untuk kegiatan pasar murah minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), akibatnya harga di pasar tradisional masih di atas Rp14 ribu per liter.
"Ini (tidak ada penyuplai) menjadi kesulitan besar tatkala operasi pasar di kabupaten kota belum dapat dilaksanakan," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nia Gania Karyana di Garut, Jumat.
Ia menuturkan pemerintah daerah terus berupaya memonitor ketersediaan minyak goreng di pasaran seperti minimarket, swalayan, maupun pasar tradisional untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan barang.
Pemerintah daerah, kata dia, memang belum dapat memutuskan kebijakan yang strategis untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng karena produsen ada di luar Garut, kendali nya juga oleh pemerintah pusat.
Apabila Pemkab Garut mengalokasikan anggaran untuk subsidi minyak goreng, kata dia, tentunya harus siap dengan penyuplai barangnya, sementara kondisi saat ini tidak ada penyuplai yang mau menjual sesuai kebijakan pemerintah seharga Rp14 ribu per liter.
"Kalau pun akan melakukan subsidi melalui anggaran, itu pun belum cukup, karena memang subsidi harus ada dulu barangnya, jadi barang yang disubsidi harus ada, sementara minyak goreng sangat langka," katanya.
Ia mengungkapkan beberapa penyuplai minyak goreng banyak yang menolak untuk melakukan operasi pasar, begitu juga saat berkoordinasi dengan Bulog tidak bisa menjual minyak goreng karena tidak ada barangnya.
Sementara daerah ada yang melakukan operasi pasar minyak goreng sesuai HET, kata dia, stoknya terbatas, penyuplai tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan jumlah banyak.
"Terkait operasi pasar memang di beberapa daerah (luar Garut) telah melakukan operasi pasar, itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas," katanya.
Ia menyampaikan jajarannya terus melakukan langkah antisipasi kelangkaan minyak goreng, seperti melakukan koordinasi dengan pihak penyuplai dan distributor yang ada di Kabupaten Garut.
"Kami melakukan koordinasi dengan pemasok, distributor yang ada di Kabupaten Garut agar tidak terlambat melakukan suplai ke pasar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Ini (tidak ada penyuplai) menjadi kesulitan besar tatkala operasi pasar di kabupaten kota belum dapat dilaksanakan," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nia Gania Karyana di Garut, Jumat.
Ia menuturkan pemerintah daerah terus berupaya memonitor ketersediaan minyak goreng di pasaran seperti minimarket, swalayan, maupun pasar tradisional untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan barang.
Pemerintah daerah, kata dia, memang belum dapat memutuskan kebijakan yang strategis untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng karena produsen ada di luar Garut, kendali nya juga oleh pemerintah pusat.
Apabila Pemkab Garut mengalokasikan anggaran untuk subsidi minyak goreng, kata dia, tentunya harus siap dengan penyuplai barangnya, sementara kondisi saat ini tidak ada penyuplai yang mau menjual sesuai kebijakan pemerintah seharga Rp14 ribu per liter.
"Kalau pun akan melakukan subsidi melalui anggaran, itu pun belum cukup, karena memang subsidi harus ada dulu barangnya, jadi barang yang disubsidi harus ada, sementara minyak goreng sangat langka," katanya.
Ia mengungkapkan beberapa penyuplai minyak goreng banyak yang menolak untuk melakukan operasi pasar, begitu juga saat berkoordinasi dengan Bulog tidak bisa menjual minyak goreng karena tidak ada barangnya.
Sementara daerah ada yang melakukan operasi pasar minyak goreng sesuai HET, kata dia, stoknya terbatas, penyuplai tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan jumlah banyak.
"Terkait operasi pasar memang di beberapa daerah (luar Garut) telah melakukan operasi pasar, itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas," katanya.
Ia menyampaikan jajarannya terus melakukan langkah antisipasi kelangkaan minyak goreng, seperti melakukan koordinasi dengan pihak penyuplai dan distributor yang ada di Kabupaten Garut.
"Kami melakukan koordinasi dengan pemasok, distributor yang ada di Kabupaten Garut agar tidak terlambat melakukan suplai ke pasar," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022