Bupati Cirebon, Jawa Barat Imron berharap reforma agraria di Kabupaten Cirebon, bisa berjalan optimal sesuai peraturan yang ada, agar permasalahan sengketa lahan bisa diminimalkan.
"Diharapkan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Cirebon berjalan optimal," kata Bupati Cirebon Imron di Cirebon, Selasa, saat Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria.
Baca juga: Bupati Cirebon bakal pajang nama ASN jika bansos tak dikembalikan
Imron mengatakan reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional untuk penataan kembali, penguasaan, dan sumber agraria bagi kepentingan rakyat kecil.
Selain itu lanjut Imron, tujuan dari program tersebut juga untuk menangani sengketa dan konflik agraria, agar menciptakan sumber kemakmuran kesejahteraan masyarakat.
"Perlu adanya partisipasi aktif seluruh unsur teknis bisa menyelesaikan permasalahan reforma agraria tahun 2022," ujarnya.
Sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon Mokhamad mengatakan salah satu dalam program reforma agraria yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Baca juga: Pemkab Cirebon minta pendampingan KPK saat proses lelang terbuka jabatan
Saat ini, kata Mokhamad, pihaknya mulai melakukan penataan aset mulai dari tanah hak guna usaha (HGU), tanah terlantar, tanah aset pemerintah baik provinsi, kota/kabupaten, dan desa, hingga tanah wakaf.
"Seluruh bidang tanah harus terdaftar. Ini semua untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Baca juga: Bupati Cirebon minta masyarakat segera vaksin guna tangkal gelombang ketiga
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Diharapkan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Cirebon berjalan optimal," kata Bupati Cirebon Imron di Cirebon, Selasa, saat Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria.
Baca juga: Bupati Cirebon bakal pajang nama ASN jika bansos tak dikembalikan
Imron mengatakan reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional untuk penataan kembali, penguasaan, dan sumber agraria bagi kepentingan rakyat kecil.
Selain itu lanjut Imron, tujuan dari program tersebut juga untuk menangani sengketa dan konflik agraria, agar menciptakan sumber kemakmuran kesejahteraan masyarakat.
"Perlu adanya partisipasi aktif seluruh unsur teknis bisa menyelesaikan permasalahan reforma agraria tahun 2022," ujarnya.
Sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon Mokhamad mengatakan salah satu dalam program reforma agraria yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Baca juga: Pemkab Cirebon minta pendampingan KPK saat proses lelang terbuka jabatan
Saat ini, kata Mokhamad, pihaknya mulai melakukan penataan aset mulai dari tanah hak guna usaha (HGU), tanah terlantar, tanah aset pemerintah baik provinsi, kota/kabupaten, dan desa, hingga tanah wakaf.
"Seluruh bidang tanah harus terdaftar. Ini semua untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Baca juga: Bupati Cirebon minta masyarakat segera vaksin guna tangkal gelombang ketiga
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021