Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias AW menganggap anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) senilai Rp2,47 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tak masuk akal.
"KPU Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp2,47 triliun untuk keperluan Pilgub tahun 2024, itu berlebihan dan tak masuk akal," ungkap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar itu saat dihubungi di Bogor, Rabu.
Menurut dia, anggaran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya menyiapkan Rp900 miliar untuk dana cadangan pelaksanaan Pilgub 2024.
"Saya dan anggota Bapemperda (DPRD Jabar) lainnya studi banding ke DPRD Provinsi Jateng. Di Jateng ternyata Perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran yang disiapkan hanya Rp900 miliar. Masa ajuan KPU Jabar hampir tiga kali lipatnya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.
Ia menyebutkan bahwa selisih anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat terlalu jauh, mengingat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat dengan Jawa Tengah hanya lima juta orang.
AW menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan Pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional.
"Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, maka mestinya anggaran penyelenggaraannya pun bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.
Kemudian, ia membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar juga dilakukan berbarengan dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp1,8 triliun. Pemprov Jabar mengalokasikan Rp1,1 triliun, tapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp900 miliar.
Ia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis.
"Jadi KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov. Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret. Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan Pilgub yang akan diserantakkan dengan Pilbup dan Pilwalkot itu," paparnya.
Baca juga: 9 kader Partai Demokrat berpeluang diusung di Pilgub Jabar 2024
Baca juga: Desy Ratnasari tidak menolak dipasangkan dengan Ridwan Kamil pada Pilkada 2024
Baca juga: PKB berpeluang besar usung kadernya di Pilgub Jabar 2023
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"KPU Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp2,47 triliun untuk keperluan Pilgub tahun 2024, itu berlebihan dan tak masuk akal," ungkap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar itu saat dihubungi di Bogor, Rabu.
Menurut dia, anggaran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya menyiapkan Rp900 miliar untuk dana cadangan pelaksanaan Pilgub 2024.
"Saya dan anggota Bapemperda (DPRD Jabar) lainnya studi banding ke DPRD Provinsi Jateng. Di Jateng ternyata Perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran yang disiapkan hanya Rp900 miliar. Masa ajuan KPU Jabar hampir tiga kali lipatnya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.
Ia menyebutkan bahwa selisih anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat terlalu jauh, mengingat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat dengan Jawa Tengah hanya lima juta orang.
AW menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan Pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional.
"Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, maka mestinya anggaran penyelenggaraannya pun bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.
Kemudian, ia membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar juga dilakukan berbarengan dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp1,8 triliun. Pemprov Jabar mengalokasikan Rp1,1 triliun, tapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp900 miliar.
Ia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis.
"Jadi KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov. Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret. Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan Pilgub yang akan diserantakkan dengan Pilbup dan Pilwalkot itu," paparnya.
Baca juga: 9 kader Partai Demokrat berpeluang diusung di Pilgub Jabar 2024
Baca juga: Desy Ratnasari tidak menolak dipasangkan dengan Ridwan Kamil pada Pilkada 2024
Baca juga: PKB berpeluang besar usung kadernya di Pilgub Jabar 2023
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021