Bekasi, 4/5 (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengimbau para wali kota di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia untuk meningkatkan waspada terhadap penyusupan gerakan Negara Islam Indonesia.
Hal itu diungkapkan Ahmad Heryawan dalam pidato pembukaan
Musyawarah Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Muskomwil III Apeksi) yang dibacakan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Lex Laksamana, di Hotel Horison, Kota Bekasi, Selasa (3/5) malam.
"Saya mengimbau agar kita selalu waspada dan mengantisipasi dalam mengawasi ancaman itu (NII), serta bekerja sama menghilangkan hal tersebut dari kehidupan sosial bermasyarakat di Jawa Barat," katanya.
Menurut Ahmad, pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan selalu bersikap antisipatif terhadap segala macam ancaman yang bermaksud merongrong kesatuan dan persatuan bangsa.
Secara khusus, kata dia, imbauan tersebut disampaikan kepada pemerintah kota. Sebab, perkotaan identik sebagai pusat aktivitas warga negara yang ditandai dengan tingkat urbanisasi tinggi, komunikasi sosial rendah, serta kegiatan warga yang sangat kompleks.
"Semua hal itu merupakan hal-hal yang kondusif bagi tumbuh kembangnya gerakan-gerakan yang mengusik keamanan dan ketertiban negara yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Seperti isu terorisme dan yang saat ini sangat marak hingga meresahkan, yakni gerakan NII," ujarnya.
Dalam sambutan itu Ahmad Heryawan meminta pemerintah kota saling bahu-membahu secara sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian hal-hal negatif yang berpotensi muncul dapat dieliminasi bahkan hilang dari kehidupan sosial di masyarakat.
Menanggapi imbauan tersebut, Wali Kota Sukabumi Mokh. Muslikh Abdussyukur yang juga Ketua APEKSI Komwil III periode 2008-2011 siap menyinergikan kerja sama antarpemerintah kota demi mengantisipasi potensi keretakan karena gerakan NII.
"Pemerintah kota memang harus tegas dan berani menindak potensi sekecil apa pun, supaya paham itu tak lantas menyebar luas," katanya.
Pencerahan kepada masyarakat perihal ideologi negara pun harus terus-menerus disampaikan.
Pemahaman dan penghayatan yang kuat mengenai ideologi negara akan menangkal segala macam potensi perpecahan yang muncul.
"Ketahanan daerah dan roda pemerintahan jangan sampai turutterganggu karena paham-paham menyesatkan seperti itu. Makanya, harus dapat dipastikan bahwa masyarakatnya tak gampang disusupi," katanya.
Andi Firdaus
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Hal itu diungkapkan Ahmad Heryawan dalam pidato pembukaan
Musyawarah Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Muskomwil III Apeksi) yang dibacakan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Lex Laksamana, di Hotel Horison, Kota Bekasi, Selasa (3/5) malam.
"Saya mengimbau agar kita selalu waspada dan mengantisipasi dalam mengawasi ancaman itu (NII), serta bekerja sama menghilangkan hal tersebut dari kehidupan sosial bermasyarakat di Jawa Barat," katanya.
Menurut Ahmad, pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan selalu bersikap antisipatif terhadap segala macam ancaman yang bermaksud merongrong kesatuan dan persatuan bangsa.
Secara khusus, kata dia, imbauan tersebut disampaikan kepada pemerintah kota. Sebab, perkotaan identik sebagai pusat aktivitas warga negara yang ditandai dengan tingkat urbanisasi tinggi, komunikasi sosial rendah, serta kegiatan warga yang sangat kompleks.
"Semua hal itu merupakan hal-hal yang kondusif bagi tumbuh kembangnya gerakan-gerakan yang mengusik keamanan dan ketertiban negara yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Seperti isu terorisme dan yang saat ini sangat marak hingga meresahkan, yakni gerakan NII," ujarnya.
Dalam sambutan itu Ahmad Heryawan meminta pemerintah kota saling bahu-membahu secara sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian hal-hal negatif yang berpotensi muncul dapat dieliminasi bahkan hilang dari kehidupan sosial di masyarakat.
Menanggapi imbauan tersebut, Wali Kota Sukabumi Mokh. Muslikh Abdussyukur yang juga Ketua APEKSI Komwil III periode 2008-2011 siap menyinergikan kerja sama antarpemerintah kota demi mengantisipasi potensi keretakan karena gerakan NII.
"Pemerintah kota memang harus tegas dan berani menindak potensi sekecil apa pun, supaya paham itu tak lantas menyebar luas," katanya.
Pencerahan kepada masyarakat perihal ideologi negara pun harus terus-menerus disampaikan.
Pemahaman dan penghayatan yang kuat mengenai ideologi negara akan menangkal segala macam potensi perpecahan yang muncul.
"Ketahanan daerah dan roda pemerintahan jangan sampai turutterganggu karena paham-paham menyesatkan seperti itu. Makanya, harus dapat dipastikan bahwa masyarakatnya tak gampang disusupi," katanya.
Andi Firdaus
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011