Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah membentuk 1.116 Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam periode 2012-2020 untuk membentuk warga desa yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana.
"Pada 2012 hingga 2020, sudah 1.116 desa dari 74 ribuan desa dan sekitar 8 ribu kelurahan yang membentuk Destana/Keltana. Ini masih sangat jauh," kata Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Hadi Sutrisno dalam webinar Strategi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Melalui Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, ia mengharapkan kerja sama dari semua pihak, baik dari kementerian atau lembaga maupun organisasi dan masyarakat lainnya.
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Keltana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana jika terkena bencana.
Desa Tangguh Bencana tersebut terbentuk di 32 provinsi di Indonesia. Jawa Timur memiliki Destana terbanyak, yakni 178, diikuti Jawa Tengah sebanyak 133 Destana, dan Jawa Barat sebanyak 129 Destana.
Destana lainnya tersebar di sejumlah provinsi dengan rincian 84 Destana di Aceh, 21 di Bali, 80 di Banten, 14 di Bengkulu, 55 di DI Yogyakarta, 19 di Gorontalo, 22 di Jambi, 19 di Kalimantan Barat, 20 di Kalimantan Selatan, 18 di Kalimantan Tengah, 16 di Kalimantan Timur, dua di Kalimantan Utara, lima di Kepulauan Riau, dan 16 di Lampung.
Selanjutnya, 16 Destana di Maluku, 17 di Maluku Utara, 16 di Nusa Tenggara Barat, 23 di Nusa Tenggara Timur, 11 di Papua, delapan di Papua Barat, 16 di Riau, delapan di Sulawesi Barat, 18 di Sulawesi Selatan, 16 di Sulawesi Tengah, 16 di Sulawesi Tenggara, 42 di Sulawesi Utara, 45 di Sumatera Barat, 13 di Sumatera Selatan, dan 20 di Sumatera Utara.
Hadi menuturkan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang bebas dari ancaman bencana, sehingga pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sangat penting.
Ia mengatakan dari sekitar 83 ribuan desa dan kelurahan yang ada di Indonesia, lebih dari 53.000 desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana. Bencana menyebabkan banyak kerugian, antara lain korban jiwa dan kerusakan fasilitas.
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa menanggulanginya secara bersama-sama, sehingga perlu keterlibatan semua pihak untuk membangun dan mengembangkan lebih banyak Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Baca juga: BPBD Cianjur siagakan ribuan sukarelawan tangguh bencana
Baca juga: Gubernur: Pemprov Jabar siapkan cetak biru berbudaya tangguh bencana
Baca juga: BPBD Kabupaten Bekasi tetapkan empat desa tangguh bencana
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Pada 2012 hingga 2020, sudah 1.116 desa dari 74 ribuan desa dan sekitar 8 ribu kelurahan yang membentuk Destana/Keltana. Ini masih sangat jauh," kata Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Hadi Sutrisno dalam webinar Strategi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Melalui Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, ia mengharapkan kerja sama dari semua pihak, baik dari kementerian atau lembaga maupun organisasi dan masyarakat lainnya.
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Keltana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana jika terkena bencana.
Desa Tangguh Bencana tersebut terbentuk di 32 provinsi di Indonesia. Jawa Timur memiliki Destana terbanyak, yakni 178, diikuti Jawa Tengah sebanyak 133 Destana, dan Jawa Barat sebanyak 129 Destana.
Destana lainnya tersebar di sejumlah provinsi dengan rincian 84 Destana di Aceh, 21 di Bali, 80 di Banten, 14 di Bengkulu, 55 di DI Yogyakarta, 19 di Gorontalo, 22 di Jambi, 19 di Kalimantan Barat, 20 di Kalimantan Selatan, 18 di Kalimantan Tengah, 16 di Kalimantan Timur, dua di Kalimantan Utara, lima di Kepulauan Riau, dan 16 di Lampung.
Selanjutnya, 16 Destana di Maluku, 17 di Maluku Utara, 16 di Nusa Tenggara Barat, 23 di Nusa Tenggara Timur, 11 di Papua, delapan di Papua Barat, 16 di Riau, delapan di Sulawesi Barat, 18 di Sulawesi Selatan, 16 di Sulawesi Tengah, 16 di Sulawesi Tenggara, 42 di Sulawesi Utara, 45 di Sumatera Barat, 13 di Sumatera Selatan, dan 20 di Sumatera Utara.
Hadi menuturkan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang bebas dari ancaman bencana, sehingga pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sangat penting.
Ia mengatakan dari sekitar 83 ribuan desa dan kelurahan yang ada di Indonesia, lebih dari 53.000 desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana. Bencana menyebabkan banyak kerugian, antara lain korban jiwa dan kerusakan fasilitas.
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa menanggulanginya secara bersama-sama, sehingga perlu keterlibatan semua pihak untuk membangun dan mengembangkan lebih banyak Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Baca juga: BPBD Cianjur siagakan ribuan sukarelawan tangguh bencana
Baca juga: Gubernur: Pemprov Jabar siapkan cetak biru berbudaya tangguh bencana
Baca juga: BPBD Kabupaten Bekasi tetapkan empat desa tangguh bencana
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021