Bandung, 10/3 (ANTARA) - Kesetaraan gender di Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih belum seimbang, hal ini terlihat dari kualitas hidup kaum perempuan yang relatif lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki.
"Faktor penyebab gender development index atau GDI di Jabar masih ada kesenjangan dengan IPM, karena program pembangunan di Jabar masih belum banyak yang sensitif gender," kata Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) IPB, Dr Ir Titik Sumarti, di Bandung, Kamis.
Ia menjelaskan, dari hasil penelitian Pusat Study Wanita (PSW) pada tahun 2008, pencapaian Gender Development Index (GDI) hanya mencapai 61,81 padahal Human Development Index (HDI) atau IPMnya sudah 71,12.
Menurutnya, dari 96 program yang dibuat oleh Pemprov Jabar hanya dua program yang sudah sensitif gender sehingga partisipasi perempuan dalam keseluruhan siklus pembangunan masih kecil.
"Partispasi perempuan di bidang politik pun masih kecil. Karena, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional dan provinsi pada 2009 baru 23,1 persen. Begitu juga, di DPRD hanya sekitar 12,5 persen," kata Titik.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pemprov Jawa Barat, partisipasi perempuan dan laki-laki yang lebih adil dan setara.
"Perempuan disini tidak hanya dari yang terdaftar secara struktural tapi juga lembaga-lembaga perempuan," kata Titik usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung.
Selain itu, untuk memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan di Provinsi Jabar, lanjut Titik, IPB bekerja sama dengan Unpad dan Pemprov Jabar akan membuat jejaring PSW.
"PSW, nanti akan ikut melakukan pemantauan dalam menyusun program yang responsif gender. Yaitu, dengan melakukan penelitian karena tugas perguran tinggi memang melakukan penelitian," katanya.
Menanggapi usulan PSW tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyatakan sangat mendukung dilibatkannya perempuan atau lembaga perempuan dalam munsrenbang karena banyak program-program di pemerintahan yang menyangkut perempuan dan anak.
"Salah satunya soal penanganan bencana. Ketika terjadi bencana, para pengungsi tentunya ada yang perempuan baik anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Ketika ada dari mereka yang datang bulan, kadang itu tidakterperhatikan. Apalagi mereka tentunya perlu air bersih. Ini yang kadang terlewatkan. Memang sederhana tapi penting," ujar Gubernur Jabar.
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Faktor penyebab gender development index atau GDI di Jabar masih ada kesenjangan dengan IPM, karena program pembangunan di Jabar masih belum banyak yang sensitif gender," kata Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) IPB, Dr Ir Titik Sumarti, di Bandung, Kamis.
Ia menjelaskan, dari hasil penelitian Pusat Study Wanita (PSW) pada tahun 2008, pencapaian Gender Development Index (GDI) hanya mencapai 61,81 padahal Human Development Index (HDI) atau IPMnya sudah 71,12.
Menurutnya, dari 96 program yang dibuat oleh Pemprov Jabar hanya dua program yang sudah sensitif gender sehingga partisipasi perempuan dalam keseluruhan siklus pembangunan masih kecil.
"Partispasi perempuan di bidang politik pun masih kecil. Karena, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional dan provinsi pada 2009 baru 23,1 persen. Begitu juga, di DPRD hanya sekitar 12,5 persen," kata Titik.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pemprov Jawa Barat, partisipasi perempuan dan laki-laki yang lebih adil dan setara.
"Perempuan disini tidak hanya dari yang terdaftar secara struktural tapi juga lembaga-lembaga perempuan," kata Titik usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung.
Selain itu, untuk memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan di Provinsi Jabar, lanjut Titik, IPB bekerja sama dengan Unpad dan Pemprov Jabar akan membuat jejaring PSW.
"PSW, nanti akan ikut melakukan pemantauan dalam menyusun program yang responsif gender. Yaitu, dengan melakukan penelitian karena tugas perguran tinggi memang melakukan penelitian," katanya.
Menanggapi usulan PSW tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyatakan sangat mendukung dilibatkannya perempuan atau lembaga perempuan dalam munsrenbang karena banyak program-program di pemerintahan yang menyangkut perempuan dan anak.
"Salah satunya soal penanganan bencana. Ketika terjadi bencana, para pengungsi tentunya ada yang perempuan baik anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Ketika ada dari mereka yang datang bulan, kadang itu tidakterperhatikan. Apalagi mereka tentunya perlu air bersih. Ini yang kadang terlewatkan. Memang sederhana tapi penting," ujar Gubernur Jabar.
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011