Bandung, 7/3 (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, meminta Kementerian Perhubungan agar menyesuaikan (merubah) bunyi pasal 3 ayat (2) dalam Permenhub Nomor 34/2005 tentang Penetapan Lokasi Bandara Kertajati untuk mempercepat realisasi pembangunan bandara tersebut.
Kepala Bappeda Jawa Barat Denny Djuanda Puradimadja, di Bandung, Senin, menyatakan di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa segala biaya terhadap rencana pembangunan bandara di Majalengka tidak dibebankan kepada APBN.
Padahal, kata Denny, dukungan dana dari pusat dibutuhkan untuk membangun satu atau beberapa bagian pada kompleks bandara yang masuk dalam paket pembangunan tertentu seperti penyediaan sarana manajemen atau navigasi lalu lintas udara di Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka.
Menurutnya, Pemprov Jabar mengusulkan supaya pasal tersebut diubah sehingga pembangunan bandara dimungkinkan dengan dukungan dana dari swasta (dengan skema kemitraan pemerintah dan swasa/kps), APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten.
Dikatakannya, usulan ini telah disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Menteri Perhubungan, pada tanggal 7 Februari 2011, perihal pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka.
"Maka dengan demikian percepatan pembangunan Bandara Kertajati bisa dilakukan," ujar Denny.
Ia mengatakan percepatan pembangunan bandara tersebut akan difokuskan pada pembangunan terminal tahap pertama dari tiga rencana terminal.
Hingga saat ini, lanjut Denny, Pemprov Jawa Barat telah berhasil membebaskan 530 hektare untuk kebutuhan pembangunan area terminal I Bandara Internasional Kertajati.
"Jika dilihat dari sisi pendanaannya sudah benar-benar siap, proyek itu bisa ditenderkan pada tahun ini juga," kata Denny.
Ia menuturkan tim di bawah koordinasi Sekretariat Daerah (Sekda) Jawa Barat akan segera disiapkan untuk menyiapkan berbagai hal terkait lelang proyek bandara tersebut yang diperkirakan akan menyedot investasi senilai Rp3 triliun.
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Kepala Bappeda Jawa Barat Denny Djuanda Puradimadja, di Bandung, Senin, menyatakan di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa segala biaya terhadap rencana pembangunan bandara di Majalengka tidak dibebankan kepada APBN.
Padahal, kata Denny, dukungan dana dari pusat dibutuhkan untuk membangun satu atau beberapa bagian pada kompleks bandara yang masuk dalam paket pembangunan tertentu seperti penyediaan sarana manajemen atau navigasi lalu lintas udara di Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka.
Menurutnya, Pemprov Jabar mengusulkan supaya pasal tersebut diubah sehingga pembangunan bandara dimungkinkan dengan dukungan dana dari swasta (dengan skema kemitraan pemerintah dan swasa/kps), APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten.
Dikatakannya, usulan ini telah disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Menteri Perhubungan, pada tanggal 7 Februari 2011, perihal pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka.
"Maka dengan demikian percepatan pembangunan Bandara Kertajati bisa dilakukan," ujar Denny.
Ia mengatakan percepatan pembangunan bandara tersebut akan difokuskan pada pembangunan terminal tahap pertama dari tiga rencana terminal.
Hingga saat ini, lanjut Denny, Pemprov Jawa Barat telah berhasil membebaskan 530 hektare untuk kebutuhan pembangunan area terminal I Bandara Internasional Kertajati.
"Jika dilihat dari sisi pendanaannya sudah benar-benar siap, proyek itu bisa ditenderkan pada tahun ini juga," kata Denny.
Ia menuturkan tim di bawah koordinasi Sekretariat Daerah (Sekda) Jawa Barat akan segera disiapkan untuk menyiapkan berbagai hal terkait lelang proyek bandara tersebut yang diperkirakan akan menyedot investasi senilai Rp3 triliun.
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011