Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyatakan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta semua wali kota dan bupati di Jawa Barat untuk menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai kebijakan PPKM Darurat yang akan berakhir pada 20 Juli 2020, apakah diperpanjang atau tidak.
Menurut Arya, Kamil juga menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan usulan anggaran untuk bantuan sosial, kepada warga terdampak PPKM Darurat. "Jadi, sampai sekitar 65 persen warga Jawa Barat, di cover dari bansos ini," katanya, di Bogor, Ahad.
Ia mengutip permintaan Kamil kepada wali kota dan bupati, untuk terus berkomunikasi dengan warganya. "Buatlah kesaksian dari warga yang sudah menerima bantuan, seperti warga jalanan yang menerima beras, warung, atau ada warga yang terdampak PPKM Darurat," katanya.
Kamil juga mengingatkan semua sekretaris daerah di kabupaten dan kota di Jawa Barat, untuk mengecek apakah ada surat refocusing pada APBD 2021, terkait bansos dalam bentuk bantuan tunai langsung. "Kalau sudah ada, nanti dihitung besarannya," katanya.
Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 Bogor, selama pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat, mulai 3 Juli lalu, telah melaksanakan poin-poin aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama poin aturan mengenai sektor usaha kritikal, esensial, dan non-esensial.
Satgas Covid-19 Bogor juga gencar menurunkan laju mobilitas masyarakat melalui operasi penyekatan kendaraan bermotor dengan menyiapkan 17 lokasi penyekatan.
Menurut Arya, pada rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang dipimpin Koordinator PPKM Darurat, Luhut B Panjaitan, secara virtual, pada Selasa (13/7), disebutkan selama pelaksanaan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat di Bogor, salah satu yang tertinggi di Jawa Barat.
"Selama 11 hari pelaksanaan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat sudah sangat jauh berkurang dari sebelumnya, baik masyarakat di datang ke Kota Bogor maupun yang keluar dari Bogor," kata Arya.
Sebelumnya Kamil memberikan arahan kepada wali kota dan bupati di Jawa Barat, untuk menyimak keputusan dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan dari kebijakan PPKM Darurat.
"Setelah ada pengumuman dari pemerintah pusat, silahkan sosialisasikan kepada warganya di kota dan kabupaten, dengan bahasa yang kreatif dan penuh empati," kata dia, saat memimpin rapat koordinasi evaluasi PPKM Darurat di Jawa Barat, secara virtual, Sabtu (17/7).
Baca juga: Presiden putuskan perpanjang PPKM darurat sampai akhir Juli, kata Menko PMK
Baca juga: Pemkot Bandung antisipasi dampak ekonomi bila PPKM berlanjut
Baca juga: Bupati Purwakarta berharap PPKM Darurat tak diperpanjang, ini alasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Menurut Arya, Kamil juga menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan usulan anggaran untuk bantuan sosial, kepada warga terdampak PPKM Darurat. "Jadi, sampai sekitar 65 persen warga Jawa Barat, di cover dari bansos ini," katanya, di Bogor, Ahad.
Ia mengutip permintaan Kamil kepada wali kota dan bupati, untuk terus berkomunikasi dengan warganya. "Buatlah kesaksian dari warga yang sudah menerima bantuan, seperti warga jalanan yang menerima beras, warung, atau ada warga yang terdampak PPKM Darurat," katanya.
Kamil juga mengingatkan semua sekretaris daerah di kabupaten dan kota di Jawa Barat, untuk mengecek apakah ada surat refocusing pada APBD 2021, terkait bansos dalam bentuk bantuan tunai langsung. "Kalau sudah ada, nanti dihitung besarannya," katanya.
Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 Bogor, selama pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat, mulai 3 Juli lalu, telah melaksanakan poin-poin aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama poin aturan mengenai sektor usaha kritikal, esensial, dan non-esensial.
Satgas Covid-19 Bogor juga gencar menurunkan laju mobilitas masyarakat melalui operasi penyekatan kendaraan bermotor dengan menyiapkan 17 lokasi penyekatan.
Menurut Arya, pada rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang dipimpin Koordinator PPKM Darurat, Luhut B Panjaitan, secara virtual, pada Selasa (13/7), disebutkan selama pelaksanaan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat di Bogor, salah satu yang tertinggi di Jawa Barat.
"Selama 11 hari pelaksanaan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat sudah sangat jauh berkurang dari sebelumnya, baik masyarakat di datang ke Kota Bogor maupun yang keluar dari Bogor," kata Arya.
Sebelumnya Kamil memberikan arahan kepada wali kota dan bupati di Jawa Barat, untuk menyimak keputusan dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan dari kebijakan PPKM Darurat.
"Setelah ada pengumuman dari pemerintah pusat, silahkan sosialisasikan kepada warganya di kota dan kabupaten, dengan bahasa yang kreatif dan penuh empati," kata dia, saat memimpin rapat koordinasi evaluasi PPKM Darurat di Jawa Barat, secara virtual, Sabtu (17/7).
Baca juga: Presiden putuskan perpanjang PPKM darurat sampai akhir Juli, kata Menko PMK
Baca juga: Pemkot Bandung antisipasi dampak ekonomi bila PPKM berlanjut
Baca juga: Bupati Purwakarta berharap PPKM Darurat tak diperpanjang, ini alasannya
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021