Cimahi, 19/7 (ANTARA) - Pemkot Cimahi mendapatkan bantuan dana Rp2,2 miliar dari APBN dan APBD yang akan digunakan untuk penataan sejumlah kawasan kumuh di kota tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Didi A Djamhir kepada pers di Cimahi, Senin, Pemkot Cimahi bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Departemen Pekerjaan Umum (PU) tengah menjalankan proyek percontohan untuk penataan dua RW di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan.
"Penataan wilayah itu akan menggunakan dana Rp1,2 miliar dari APBN dan APBD 2010 Rp1 miliar. Tujuan penataan kawasan kumuh tersebut, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, juga untuk memberdayakan aspek sosial ekonominya," kata Didi.
Untuk merealisasikan program tersebut, menurut Didi, pihaknya baru akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke dua RW tersebut, yakni RW 05 dan RW 15 Kel. Cigugur Tengah yang mencakup 444 kepala keluarga (KK) pada Agustus mendatang.
"Setelah program di dua RW ini berhasil maka akan diteruskan untuk wilayah-wilayah permukiman lainnya di Kota Cimahi yang akan dilakukan pendataan lebih lanjut," ucapnya.
Dijelaskannya, untuk memuluskan program tersebut, Bappeda Kota Cimahi akan melibatkan berbagai unsur, baik dari pusat seperti Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) maupun instansi di daerah seperti Bappeda (sebagai koordinator), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB), Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan unsur kelurahan.
Sebagai langkah awal, pembenahan beberapa aspek yang ada di kedua RW tersebut harus sudah selesai dilakukan menyangkut penataan lingkungan fisik seperti penataan gang, jalan setapak, drainase, kirmir dan tempat mandi, mencuci, MCK dan penataan rumah, terlebih dulu akan dilakukan program pemberdayaan sosial ekonomi.
Dikatakan dia, didahulukannya program pemberdayaan sosial ekonomi dibanding penataan fisik, karena jika aspek sosial ekonomi masyarakat sudah berdaya, yakni punya kemampuan ekonomi yang baik, maka tidak akan sulit melakukan penataan lingkungan yang bersih, teratur, dan sehat.
Sebelumnya, Bappeda Kota Cimahi mencatat sekitar sebelas titik kawasan padat dan kumuh di kota tersebut. Sementara itu, data Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyatakan masih ada 1.291 hektare kawasan yang padat kumuh yang dihuni oleh sekitar 222.460 orang. "Dengan kata lain, sekitar 25 persen warga Cimahi masih tinggal di kawasan padat dan kumuh," kata Kepala Bidang Perumahan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Kita Cimahi Yusi F. Karim.
Yusi mengatakan, di seluruh kawasan padat kumuh tersebut, tercatat setidaknya ada 1.533 rumah yang masih termasuk kategori tidak layak huni. Jumlah terbanyak ada di Kelurahan Melong, yakni mencapai 257 rumah. Diikuti Kelurahan Cigugur Tengah 225 rumah dan Kelurahan Cibeureum 146 rumah.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Didi A Djamhir kepada pers di Cimahi, Senin, Pemkot Cimahi bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Departemen Pekerjaan Umum (PU) tengah menjalankan proyek percontohan untuk penataan dua RW di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan.
"Penataan wilayah itu akan menggunakan dana Rp1,2 miliar dari APBN dan APBD 2010 Rp1 miliar. Tujuan penataan kawasan kumuh tersebut, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, juga untuk memberdayakan aspek sosial ekonominya," kata Didi.
Untuk merealisasikan program tersebut, menurut Didi, pihaknya baru akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke dua RW tersebut, yakni RW 05 dan RW 15 Kel. Cigugur Tengah yang mencakup 444 kepala keluarga (KK) pada Agustus mendatang.
"Setelah program di dua RW ini berhasil maka akan diteruskan untuk wilayah-wilayah permukiman lainnya di Kota Cimahi yang akan dilakukan pendataan lebih lanjut," ucapnya.
Dijelaskannya, untuk memuluskan program tersebut, Bappeda Kota Cimahi akan melibatkan berbagai unsur, baik dari pusat seperti Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) maupun instansi di daerah seperti Bappeda (sebagai koordinator), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB), Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan unsur kelurahan.
Sebagai langkah awal, pembenahan beberapa aspek yang ada di kedua RW tersebut harus sudah selesai dilakukan menyangkut penataan lingkungan fisik seperti penataan gang, jalan setapak, drainase, kirmir dan tempat mandi, mencuci, MCK dan penataan rumah, terlebih dulu akan dilakukan program pemberdayaan sosial ekonomi.
Dikatakan dia, didahulukannya program pemberdayaan sosial ekonomi dibanding penataan fisik, karena jika aspek sosial ekonomi masyarakat sudah berdaya, yakni punya kemampuan ekonomi yang baik, maka tidak akan sulit melakukan penataan lingkungan yang bersih, teratur, dan sehat.
Sebelumnya, Bappeda Kota Cimahi mencatat sekitar sebelas titik kawasan padat dan kumuh di kota tersebut. Sementara itu, data Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyatakan masih ada 1.291 hektare kawasan yang padat kumuh yang dihuni oleh sekitar 222.460 orang. "Dengan kata lain, sekitar 25 persen warga Cimahi masih tinggal di kawasan padat dan kumuh," kata Kepala Bidang Perumahan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Kita Cimahi Yusi F. Karim.
Yusi mengatakan, di seluruh kawasan padat kumuh tersebut, tercatat setidaknya ada 1.533 rumah yang masih termasuk kategori tidak layak huni. Jumlah terbanyak ada di Kelurahan Melong, yakni mencapai 257 rumah. Diikuti Kelurahan Cigugur Tengah 225 rumah dan Kelurahan Cibeureum 146 rumah.***3***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010