Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerahnya tidak efektif menyusul masih ditemukannya kasus baru COVID-19.
"Saya sepakat dengan Pak Presiden, PPKM tidak efektif seperti di Kabupaten Bekasi ini contohnya," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohammad Nuh di Cikarang, Selasa.
Nuh mengatakan selama hampir sebulan penerapan PPKM di Kabupaten Bekasi, angka kasus COVID-19 masih saja tinggi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Menurut dia, penerapan PPKM seharusnya dibarengi dengan optimalisasi pelacakan kasus di seluruh klaster penyebarannya.
"Ini harus dievaluasi penerapan PPKM ya, kasus COVID-19 di kita masih tinggi," ucapnya.
Nuh menyoroti minimnya ketersediaan alat pendeteksi virus corona sebagai sarana pendukung percepatan penanganan COVID-19 turut mempengaruhi upaya pelacakan kasus.
"Sarana deteksi seperti alat swab antigen maupun dan rapid test harus diperbanyak. Kenyataan dari pemeriksaan hingga mendapatkan hasil memakan waktu hingga sehari lebih," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi penerapan PPKM kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama yang selama ini dirasakan minim.
"Sosialisasi ini juga harus disampaikan hingga ke akar rumput terkait upaya pencegahan serta penanganan COVID-19. Jadi jangan tanggung-tanggung," katanya.
Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah justru menilai penerapan PPKM di daerah itu cukup efektif dilihat dari tingkat kedisiplinan masyarakat yang semakin membaik serta jumlah kasus yang lebih dapat dikendalikan.
Menurut Alamsyah peningkatan kasus aktif baru selama penerapan PPKM lebih disebabkan oleh faktor tingginya mobilitas warga serta adanya penambahan kapasitas pemeriksaan.
"Bukan PPKM tidak efektif namun belakangan muncul klaster keluarga imbas tingginya mobilitas warga. Kemudian kami juga lebih mengintensifkan pelacakan kasus sehingga terlihat banyak kasus baru bermunculan. Padahal jika dilihat menyeluruh, angka kesembuhan jauh lebih besar daripada kasus baru," kata dia.
Baca juga: Polres Metro Bekasi bantu pemerintah sosialisasikan PPKM
Baca juga: Pemkab Bekasi perpanjang PPKM selama dua pekan
Baca juga: Pemkab Bekasi tunggu putusan Pemprov Jabar perpanjang PPKM
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Saya sepakat dengan Pak Presiden, PPKM tidak efektif seperti di Kabupaten Bekasi ini contohnya," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohammad Nuh di Cikarang, Selasa.
Nuh mengatakan selama hampir sebulan penerapan PPKM di Kabupaten Bekasi, angka kasus COVID-19 masih saja tinggi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Menurut dia, penerapan PPKM seharusnya dibarengi dengan optimalisasi pelacakan kasus di seluruh klaster penyebarannya.
"Ini harus dievaluasi penerapan PPKM ya, kasus COVID-19 di kita masih tinggi," ucapnya.
Nuh menyoroti minimnya ketersediaan alat pendeteksi virus corona sebagai sarana pendukung percepatan penanganan COVID-19 turut mempengaruhi upaya pelacakan kasus.
"Sarana deteksi seperti alat swab antigen maupun dan rapid test harus diperbanyak. Kenyataan dari pemeriksaan hingga mendapatkan hasil memakan waktu hingga sehari lebih," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi penerapan PPKM kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama yang selama ini dirasakan minim.
"Sosialisasi ini juga harus disampaikan hingga ke akar rumput terkait upaya pencegahan serta penanganan COVID-19. Jadi jangan tanggung-tanggung," katanya.
Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah justru menilai penerapan PPKM di daerah itu cukup efektif dilihat dari tingkat kedisiplinan masyarakat yang semakin membaik serta jumlah kasus yang lebih dapat dikendalikan.
Menurut Alamsyah peningkatan kasus aktif baru selama penerapan PPKM lebih disebabkan oleh faktor tingginya mobilitas warga serta adanya penambahan kapasitas pemeriksaan.
"Bukan PPKM tidak efektif namun belakangan muncul klaster keluarga imbas tingginya mobilitas warga. Kemudian kami juga lebih mengintensifkan pelacakan kasus sehingga terlihat banyak kasus baru bermunculan. Padahal jika dilihat menyeluruh, angka kesembuhan jauh lebih besar daripada kasus baru," kata dia.
Baca juga: Polres Metro Bekasi bantu pemerintah sosialisasikan PPKM
Baca juga: Pemkab Bekasi perpanjang PPKM selama dua pekan
Baca juga: Pemkab Bekasi tunggu putusan Pemprov Jabar perpanjang PPKM
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021