Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat membagikan 20 laptop untuk tenaga kerja kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) agar dapat melaksanakan tugas di lapangan lebih baik yang berhubungan dengan pendataan secara digital sehingga memudahkan pelaporan.

"Di zaman sekarang ini di era digitalisasi, laptop merupakan sesuatu hal yang sangat penting terutama tugas pokok TKSK ini terkait dengan pendataan, tidak ada alasan lagi ke depannya tidak punya daya karena tidak ada laptop," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Ade Hendarsyah saat penyerahan laptop kepada petugas TKSK di Kecamatan Pasirwangi, Garut, Rabu.

Ia menuturkan Pemkab Garut pada tahun anggaran 2020 sudah mengalokasikan dana untuk pengadaan laptop bagi 39 TKSK agar tugasnya lebih mudah dalam pendataan secara digital.

Namun karena adanya COVID-19, kata dia, ada pengalihan anggaran yang akhirnya hanya mampu menyiapkan laptop sebanyak 20 unit, dan sisanya akan dialokasikan pada anggaran tahun depan.

"Di tahun 2020 ini ada refocusing dan baru bisa kita sediakan sebanyak 20 laptop untuk para TKSK, ada kekurangan 19 TKSK lagi yang belum mendapat bantuan laptop," katanya.

Ia menyampaikan di Garut ada 42 TKSK, sebelumnya tiga TKSK sudah lebih dulu mendapatkan bantuan laptop dari Kementerian Sosial, sisanya 39 TKSK dilakukan oleh Pemkab Garut.

Ia berharap pada perubahan anggaran 2021 bisa direalisasikan bantuan laptop bagi TKSK yang belum menerima program bantuan itu.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran pak wakil (Wakil Bupati Garut) pada hari ini, di tahun 2021 di perubahan bisa," katanya.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman yang menghadiri kegiatan penyerahan bantuan laptop mengatakan siap memenuhi kekurangan laptop bagi TKSK agar semuanya bisa bekerja melakukan pendataan dengan mudah dan benar.

"Insya Allah kalau tadi kepala dinas minta dianggarkan di tahun depan maka saya dengan senang hati untuk menyempurnakan kekurangan laptop untuk para pejuang kemanusiaan TKSK," katanya.

Ia menyampaikan bantuan laptop itu bisa membantu petugas TKSK dalam melakukan pendataan yang benar, akurat di lapangan dan melaporkannya dengan mudah.

Apalagi di tengah pandemi COVID-19, kata dia, pemerintah membutuhkan data masyarakat yang benar terutama data untuk bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi gejolak di lapangan.

"Yang paling utama yang harus dibenahi itu ialah data dan memang betul Kabupaten Garut ialah kabupaten yang tidak bermasalah tentang data, alhamdulilah di kabupaten kita tidak ada gejolak seperti di kabupaten lain dan akhirnya alhamdulillah 65 sampai 70 persen masyarakat kita mendapatkan bantuan," katanya.

Baca juga: UMKM Garut didorong manfaatkan pembukuan digital

Baca juga: Program "digital tourism" siap diterapkan di Garut untuk kenyamanan berwisata

Baca juga: UMKM Garut harus ubah cara bisnis dari konvensional jadi digital

Pewarta: Feri Purnama

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020