Bawaslu Cianjur, Jawa Barat, mendapat bantuan tenaga pengawas dari Bawaslu tiga kabupaten lain di Jawa Barat, yakni Purwakarta, Bogor dan Sumedang yang ditempatkan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi sengketa dan pelanggaran selama Pilkada Cianjur 2020.
Ketua Bawaslu Cianjur, Usep Agus Zawari di Cianjur, Rabu, mengatakan seluruh komisioner Bawaslu dari tiga kabupaten tersebut, dilibatkan dalam pengawasan di sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Sukaluyu, Cipanas dan sejumlah TPS lainnya di wilayah selatan.
"Tugasnya sama, mengawasi dan mencatat setiap laporan atau temuan yang ada, termasuk terkait protokol kesehatan yang benar-benar harus diterapkan mulai dari panitia sampai pemilih yang datang ke TPS. Penambahan tenaga pengawasan pada Pilkada Cianjur, sangat membantu kami sebagai pengawas pemilu," katanya.
Ia menuturkan, penambahan tenaga di masing-masing wilayah yang dinilai rawan terjadi pelanggaran dan sengketa tersebut, akan memaksimalkan tugas Bawaslu Cianjur, selama pilkada berlangsung hingga penghitungan suara, dan sebagai upaya menciptakan pilkada yang jujur dan adil serta aman dan kondusif.
Selama tahapan kampanye hingga pemilihan, tambah dia, pihaknya mencatat telah melayangkan 5 surat peringatan dan dua teguran terhadap pasangan calon yang dinilai melanggar protokol kesehatan serta menuntaskan dua kasus terkait kampanye hitam yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
"Untuk kasus selama tahapan kampanye, dua diantaranya sudah putus di meja pengadilan, sebagian besar surat peringatan dan peringatan yang diberikan karena pasangan calon tidak mematuhi protokol kesehatan saat menggelar kampanye terbuka," katanya.
Sementara Komisioner Bawaslu Hadi Dzikri Nur, menambahkan menjelang dan selama pemilihan berlangsung, penerapan protokol kesehatan di masing-masing TPS menjadi prioritas pihaknya dalam melakukan pengawasan selain pelanggaran pemilu seperti kampanye terselubung dan kampanye hitam serta politik uang.
"Prokes menjadi pengawasan khusus yang kami lakukan, selain teguran mungkin surat peringatan akan dijatuhkan sebagai sanksi bagi pelanggar. Namun hingga menjelang jadwal pemilihan ditutup, kami belum menemukan pelanggaran yang terjadi termasuk prokes yang sebagian besar sudah diterapkan warga saat datang ke TPS," katanya.
Baca juga: KPU Cianjur imbau warga tunggu hasil penghitungan resmi pilkada
Baca juga: Penerapan protokol kesehatan jadi prioritas utama TPS Pilkada Cianjur
Baca juga: KPU Cianjur pindahkan tiga TPS karena angin kencang
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Ketua Bawaslu Cianjur, Usep Agus Zawari di Cianjur, Rabu, mengatakan seluruh komisioner Bawaslu dari tiga kabupaten tersebut, dilibatkan dalam pengawasan di sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Sukaluyu, Cipanas dan sejumlah TPS lainnya di wilayah selatan.
"Tugasnya sama, mengawasi dan mencatat setiap laporan atau temuan yang ada, termasuk terkait protokol kesehatan yang benar-benar harus diterapkan mulai dari panitia sampai pemilih yang datang ke TPS. Penambahan tenaga pengawasan pada Pilkada Cianjur, sangat membantu kami sebagai pengawas pemilu," katanya.
Ia menuturkan, penambahan tenaga di masing-masing wilayah yang dinilai rawan terjadi pelanggaran dan sengketa tersebut, akan memaksimalkan tugas Bawaslu Cianjur, selama pilkada berlangsung hingga penghitungan suara, dan sebagai upaya menciptakan pilkada yang jujur dan adil serta aman dan kondusif.
Selama tahapan kampanye hingga pemilihan, tambah dia, pihaknya mencatat telah melayangkan 5 surat peringatan dan dua teguran terhadap pasangan calon yang dinilai melanggar protokol kesehatan serta menuntaskan dua kasus terkait kampanye hitam yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
"Untuk kasus selama tahapan kampanye, dua diantaranya sudah putus di meja pengadilan, sebagian besar surat peringatan dan peringatan yang diberikan karena pasangan calon tidak mematuhi protokol kesehatan saat menggelar kampanye terbuka," katanya.
Sementara Komisioner Bawaslu Hadi Dzikri Nur, menambahkan menjelang dan selama pemilihan berlangsung, penerapan protokol kesehatan di masing-masing TPS menjadi prioritas pihaknya dalam melakukan pengawasan selain pelanggaran pemilu seperti kampanye terselubung dan kampanye hitam serta politik uang.
"Prokes menjadi pengawasan khusus yang kami lakukan, selain teguran mungkin surat peringatan akan dijatuhkan sebagai sanksi bagi pelanggar. Namun hingga menjelang jadwal pemilihan ditutup, kami belum menemukan pelanggaran yang terjadi termasuk prokes yang sebagian besar sudah diterapkan warga saat datang ke TPS," katanya.
Baca juga: KPU Cianjur imbau warga tunggu hasil penghitungan resmi pilkada
Baca juga: Penerapan protokol kesehatan jadi prioritas utama TPS Pilkada Cianjur
Baca juga: KPU Cianjur pindahkan tiga TPS karena angin kencang
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020