Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Garut sebagai perbankan milik pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Garut.
"Kita sekarang sedang menuju kepada target, bagaimana pemenuhan ekonomi inklusif Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, dari mulai adanya pertumbuhan ekonomi, adanya pemerataan ekonomi, adanya pengentasan kemiskinan, dan adanya kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Bupati Garut Rudy Gunawan saat pelantikan Dewan Pengurus Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Garut di Hotel Harmoni Garut, Selasa.
Rudy Gunawan mengutarakan harapannya agar BPR Garut menjadi bagian dari industri perbankan yang tetap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga bisa memberikan pelayanan lebih mudah bagi nasabah yang akhirnya perekonomian tumbuh baik.
"Sebagai industri kita tidak boleh tertinggal, kalau misalnya mengalami langkah-langkah yang tertinggal, maka BPR Garut akan ditinggalkan oleh para nasabah, karena nasabah memerlukan kecepatan dan ketepatan fasilitas dan tentu adalah keamanan," katanya,
Rudy menuturkan, keberadaan dewan pengurus Perumda BPR Garut baru harus melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mengawasi jalannya organisasi perusahaan milik pemerintah daerah itu.
Terutama, lanjut dia, BPR Garut harus memiliki peran dalam meningkatkan beberapa hal yang berhubungan dengan unsur-unsur pengelolaan keuangan di daerah.
"Lakukan konsultasi, tetapi tidak menyulitkan, lakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien supaya dewan pengawas ini keberadaannya benar-benar menjadi team work yang baik dengan pihak direksi," kata Rudy.
Bupati menambahkan, Kabupaten Garut saat ini dihadapi persoalan melemahnya daya beli dan kurangnya produk domestik regional bruto (PDRB) yang akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan per kapita.
Rudy menjelaskan, pendapatan per kapita di Garut berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Garut cukup tinggi.
"Ini menjadi persoalan besar, sehingga kemiskinan asli kita yaitu di angka 8,9 persen," kata Bupati Garut.
Baca juga: Garut dorong sektor pangan untuk tumbuhkan ekonomi di tengah pandemi
Baca juga: Disperindag Garut: Aktivitas ekonomi di pasar terus membaik saat pandemi
Baca juga: Pemkab Garut terapkan padat karya bantu ekonomi warga saat pandemi COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kita sekarang sedang menuju kepada target, bagaimana pemenuhan ekonomi inklusif Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, dari mulai adanya pertumbuhan ekonomi, adanya pemerataan ekonomi, adanya pengentasan kemiskinan, dan adanya kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Bupati Garut Rudy Gunawan saat pelantikan Dewan Pengurus Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Garut di Hotel Harmoni Garut, Selasa.
Rudy Gunawan mengutarakan harapannya agar BPR Garut menjadi bagian dari industri perbankan yang tetap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga bisa memberikan pelayanan lebih mudah bagi nasabah yang akhirnya perekonomian tumbuh baik.
"Sebagai industri kita tidak boleh tertinggal, kalau misalnya mengalami langkah-langkah yang tertinggal, maka BPR Garut akan ditinggalkan oleh para nasabah, karena nasabah memerlukan kecepatan dan ketepatan fasilitas dan tentu adalah keamanan," katanya,
Rudy menuturkan, keberadaan dewan pengurus Perumda BPR Garut baru harus melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mengawasi jalannya organisasi perusahaan milik pemerintah daerah itu.
Terutama, lanjut dia, BPR Garut harus memiliki peran dalam meningkatkan beberapa hal yang berhubungan dengan unsur-unsur pengelolaan keuangan di daerah.
"Lakukan konsultasi, tetapi tidak menyulitkan, lakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien supaya dewan pengawas ini keberadaannya benar-benar menjadi team work yang baik dengan pihak direksi," kata Rudy.
Bupati menambahkan, Kabupaten Garut saat ini dihadapi persoalan melemahnya daya beli dan kurangnya produk domestik regional bruto (PDRB) yang akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan per kapita.
Rudy menjelaskan, pendapatan per kapita di Garut berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Garut cukup tinggi.
"Ini menjadi persoalan besar, sehingga kemiskinan asli kita yaitu di angka 8,9 persen," kata Bupati Garut.
Baca juga: Garut dorong sektor pangan untuk tumbuhkan ekonomi di tengah pandemi
Baca juga: Disperindag Garut: Aktivitas ekonomi di pasar terus membaik saat pandemi
Baca juga: Pemkab Garut terapkan padat karya bantu ekonomi warga saat pandemi COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020