Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah setempat segera melakukan langkah antisipasi bencana alam, karena saat ini sudah mulai turun hujan.
"Langkah antisipasi bencana harus segera dilakukan, karena sejumlah daerah di wilayah ini masuk katagori rawan bencana," kata Ketua Komisi IV DPRD setempat Asep Syaripudin, di Karawang, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang untuk menginventarisasi titik-titik rawan bencana alam saat musim hujan.
"Faktor penyebab terjadinya bencana alam, khususnya bencana banjir, juga harus dikaji agar bisa ditemukan solusi pencegahan dan penanganannya," kata dia.
Hasil dari inventarisasi titik rawan bencana dan hasil kajian yang telah dilakukan BPBD disampaikan ke instansi terkait seperti Dinas PUPR, BBWS dan PJT II.
Menurut dia, sinergitas antara BPBD dengan instansi teknis lain harus ditingkatkan. Karena BPBD sebenarnya hanya melakukan inventarisasi data dan kajian.
Sedangkan untuk pencegahan sesuai kajian itu direalisasikan oleh instansi teknis yang lain.
Baca juga: Dinas Pertanian Karawang salurkan bantuan pupuk organik cair untuk petani
Baca juga: KPU Karawang siapkan puluhan ribu bahan dan alat peraga kampanye
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Langkah antisipasi bencana harus segera dilakukan, karena sejumlah daerah di wilayah ini masuk katagori rawan bencana," kata Ketua Komisi IV DPRD setempat Asep Syaripudin, di Karawang, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang untuk menginventarisasi titik-titik rawan bencana alam saat musim hujan.
"Faktor penyebab terjadinya bencana alam, khususnya bencana banjir, juga harus dikaji agar bisa ditemukan solusi pencegahan dan penanganannya," kata dia.
Hasil dari inventarisasi titik rawan bencana dan hasil kajian yang telah dilakukan BPBD disampaikan ke instansi terkait seperti Dinas PUPR, BBWS dan PJT II.
Menurut dia, sinergitas antara BPBD dengan instansi teknis lain harus ditingkatkan. Karena BPBD sebenarnya hanya melakukan inventarisasi data dan kajian.
Sedangkan untuk pencegahan sesuai kajian itu direalisasikan oleh instansi teknis yang lain.
Baca juga: Dinas Pertanian Karawang salurkan bantuan pupuk organik cair untuk petani
Baca juga: KPU Karawang siapkan puluhan ribu bahan dan alat peraga kampanye
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020