Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mengajak masyarakat untuk taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga pengumpulan keuangan hasil pajak tersebut dapat meningkat setiap tahunnya.
"Tahun ini batas waktu pembayarannya diperpanjang hingga 30 September 2020," kata Kepala Bidang Pajak Daerah II, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Muhammad Reza di Depok, Kamis.
Reza mengatakan saat ini pihaknya telah memperluas akses pembayaran pajak dengan melibatkan sejumlah lembaga dan market place, yaitu Bank BJB, Bank BTN, Kantor Pos, Indomart, Alfamart, BNI, Cimb Niaga, OCBC NISP dan Tokopedia.
"Kami juga membuka loket PBB di 11 kantor kecamatan, Jadi, masyarakat bisa dengan mudah menjangkaunya," kata Reza.
Pihaknya berencana meniadakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tahun depan. Sebagai gantinya, masyarakat bisa mengunduh aplikasi e-pbb Depok Mobile untuk mengecek status pembayaran pajak setiap tahun.
"STTS atau yang sering disebut kertas merah PBB itu kan hanya Bank BJB yang mengeluarkan, sedangkan saat ini market place pembayaran kita sudah banyak. Untuk itu rencananya tahun depan kita hilangkan," ujarnya.
Reza menjelaskan banyak masyarakat yang mengira pembayaran PBB baru akan sah jika mendapatkan STTS. Padahal, imbuhnya, dengan bukti atau struk yang keluar dari market place lain, itu sudah menjadi bukti yang kuat bahwa pembayaran berhasil dan masuk di sistem.
"Tahun ini sebenarnya sudah mau kita hilangkan, namun terlanjur pengadaan. Jadi STTS tetap ada tapi hanya sampai akhir tahun ini," jelasnya.
Baca juga: Pemkot Depok perpanjang jatuh tempo pembayaran PBB
Baca juga: BKD Kota Depok optimistis capai target perolehan PBB
Baca juga: Layanan tatap muka pembayaran pajak di Kota Depok dihentikan selama PSBB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Tahun ini batas waktu pembayarannya diperpanjang hingga 30 September 2020," kata Kepala Bidang Pajak Daerah II, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Muhammad Reza di Depok, Kamis.
Reza mengatakan saat ini pihaknya telah memperluas akses pembayaran pajak dengan melibatkan sejumlah lembaga dan market place, yaitu Bank BJB, Bank BTN, Kantor Pos, Indomart, Alfamart, BNI, Cimb Niaga, OCBC NISP dan Tokopedia.
"Kami juga membuka loket PBB di 11 kantor kecamatan, Jadi, masyarakat bisa dengan mudah menjangkaunya," kata Reza.
Pihaknya berencana meniadakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tahun depan. Sebagai gantinya, masyarakat bisa mengunduh aplikasi e-pbb Depok Mobile untuk mengecek status pembayaran pajak setiap tahun.
"STTS atau yang sering disebut kertas merah PBB itu kan hanya Bank BJB yang mengeluarkan, sedangkan saat ini market place pembayaran kita sudah banyak. Untuk itu rencananya tahun depan kita hilangkan," ujarnya.
Reza menjelaskan banyak masyarakat yang mengira pembayaran PBB baru akan sah jika mendapatkan STTS. Padahal, imbuhnya, dengan bukti atau struk yang keluar dari market place lain, itu sudah menjadi bukti yang kuat bahwa pembayaran berhasil dan masuk di sistem.
"Tahun ini sebenarnya sudah mau kita hilangkan, namun terlanjur pengadaan. Jadi STTS tetap ada tapi hanya sampai akhir tahun ini," jelasnya.
Baca juga: Pemkot Depok perpanjang jatuh tempo pembayaran PBB
Baca juga: BKD Kota Depok optimistis capai target perolehan PBB
Baca juga: Layanan tatap muka pembayaran pajak di Kota Depok dihentikan selama PSBB
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020