Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman meminta kepada Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020 dengan tepat secara substansinya dan cepat dengan menepati jadwal yang telah ditentukan.
"Kami memberi pesan kepada teman-teman PPDP agar bekerja sesuai dengan ketentuan, baik secara substansial maupun jadwal waktu tahapannya," kata Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu.
Jangan sampai, kata dia, ada identitas pemilih yang kurang akurat, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan namanya tidak terperiksa dengan benar.
"Kemudian soal waktunya, harus tepat, tapi kalau waktu tepat, isinya salah, itu masalah juga," kata dia.
Meski demikian, ia juga meminta kepada masyarakat agar melaporkan apabila ada identitasnya yang didata secara keliru. Pelaporan itu bisa disampaikan langsung kepada PPDP yang mendata.
"Misalnya sudah berpindah (rumah), namanya salah ketik atau apa saja, informasi itu silakan disampaikan kepada PPDP," kata Arief.
Selain itu, ia memprediksi dalam kontestasi Pilkada 2020 ini ada sekitar 420.000 pemilih baru yang akan mengikuti pencoblosan.
Angka itu diprediksi setelah adanya perubahan tanggal pelaksanaan pilkada serentak dari yang semula dijadwalkan digelar pada 23 September digeser menjadi 9 Desember 2020.
"Adanya perubahan tanggal dari 23 September ke 9 Desember itu diperkirakan ada sekitar 420 ribu pemilih baru," kata dia.
Baca juga: KPU RI luncurkan gerakan coklit dan gerakan klik serentak
Baca juga: Bawaslu bentuk posko aduan soal coklit
Baca juga: Ketua KPU sebut anggaran pilkada di 173 daerah sudah cair 100 persen
Baca juga: Peretas serang laman klik serentak, Ketua KPU tegaskan data aman
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kami memberi pesan kepada teman-teman PPDP agar bekerja sesuai dengan ketentuan, baik secara substansial maupun jadwal waktu tahapannya," kata Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu.
Jangan sampai, kata dia, ada identitas pemilih yang kurang akurat, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan namanya tidak terperiksa dengan benar.
"Kemudian soal waktunya, harus tepat, tapi kalau waktu tepat, isinya salah, itu masalah juga," kata dia.
Meski demikian, ia juga meminta kepada masyarakat agar melaporkan apabila ada identitasnya yang didata secara keliru. Pelaporan itu bisa disampaikan langsung kepada PPDP yang mendata.
"Misalnya sudah berpindah (rumah), namanya salah ketik atau apa saja, informasi itu silakan disampaikan kepada PPDP," kata Arief.
Selain itu, ia memprediksi dalam kontestasi Pilkada 2020 ini ada sekitar 420.000 pemilih baru yang akan mengikuti pencoblosan.
Angka itu diprediksi setelah adanya perubahan tanggal pelaksanaan pilkada serentak dari yang semula dijadwalkan digelar pada 23 September digeser menjadi 9 Desember 2020.
"Adanya perubahan tanggal dari 23 September ke 9 Desember itu diperkirakan ada sekitar 420 ribu pemilih baru," kata dia.
Baca juga: KPU RI luncurkan gerakan coklit dan gerakan klik serentak
Baca juga: Bawaslu bentuk posko aduan soal coklit
Baca juga: Ketua KPU sebut anggaran pilkada di 173 daerah sudah cair 100 persen
Baca juga: Peretas serang laman klik serentak, Ketua KPU tegaskan data aman
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020