Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan hingga saat ini anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di 173 daerah sudah cair 100 persen.
"Sampai dengan kemarin (Jumat, 17/7) sore sudah 173 daerah yang pencairan anggarannya mencapai 100 persen. Mudah-mudahan daerah yang anggarannya belum cair 100 persen bisa segera terealisasikan," kata Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu.
Pada Pilkada 2020, kata dia, ada sebanyak 270 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan kontestasi politik tersebut, sehingga masih ada sebanyak 97 daerah yang pencairan anggarannya belum mencapai 100 persen.
Menurut dia, pihak KPU RI sudah mengusulkan untuk memenuhi anggaran tersebut dari APBN. Namun apabila pemerintah daerah bisa memenuhi anggaran pilkada, maka tidak diperlukan lagi anggaran dari APBN.
"Tapi kalau pemerintah kabupaten bisa memenuhi dengan APBD, maka tidak diperlukan anggaran APBN. Jadi ini nanti yang masih akan kami cek, apakah seluruh kebutuhan sudah bisa dipenuhi oleh APBD," katanya.
Selain itu, ia juga meminta kepada setiap KPU di daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, agar terus menjaga komunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.
Dengan demikian, apabila ada kebutuhan peralatan yang terkait dengan alat pelindung diri, maka bisa dikoordinasikan dengan Gugus Tugas setempat atau Dinas Kesehatan setempat.
"Jadi mudah-mudahan koordinasi yang sudah baik dengan gugus tugas itu bisa diteruskan," katanya.
Baca juga: Mendagri berharap pemda segera kucurkan dana hibah pilkada
Baca juga: KPU RI luncurkan gerakan coklit dan gerakan klik serentak
Baca juga: Peretas serang laman klik serentak, Ketua KPU tegaskan data aman
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Sampai dengan kemarin (Jumat, 17/7) sore sudah 173 daerah yang pencairan anggarannya mencapai 100 persen. Mudah-mudahan daerah yang anggarannya belum cair 100 persen bisa segera terealisasikan," kata Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu.
Pada Pilkada 2020, kata dia, ada sebanyak 270 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan kontestasi politik tersebut, sehingga masih ada sebanyak 97 daerah yang pencairan anggarannya belum mencapai 100 persen.
Menurut dia, pihak KPU RI sudah mengusulkan untuk memenuhi anggaran tersebut dari APBN. Namun apabila pemerintah daerah bisa memenuhi anggaran pilkada, maka tidak diperlukan lagi anggaran dari APBN.
"Tapi kalau pemerintah kabupaten bisa memenuhi dengan APBD, maka tidak diperlukan anggaran APBN. Jadi ini nanti yang masih akan kami cek, apakah seluruh kebutuhan sudah bisa dipenuhi oleh APBD," katanya.
Selain itu, ia juga meminta kepada setiap KPU di daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, agar terus menjaga komunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.
Dengan demikian, apabila ada kebutuhan peralatan yang terkait dengan alat pelindung diri, maka bisa dikoordinasikan dengan Gugus Tugas setempat atau Dinas Kesehatan setempat.
"Jadi mudah-mudahan koordinasi yang sudah baik dengan gugus tugas itu bisa diteruskan," katanya.
Baca juga: Mendagri berharap pemda segera kucurkan dana hibah pilkada
Baca juga: KPU RI luncurkan gerakan coklit dan gerakan klik serentak
Baca juga: Peretas serang laman klik serentak, Ketua KPU tegaskan data aman
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020