Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan serapan anggaran oleh setiap kementerian harus tetap akuntabel meski dalam situasi krisis.
"Karena COVID-19 ini terlambat semua, kita dorong supaya tidak hanya cepat, tapi tetap akuntabel, itu tantangan kita. Makanya kita bantu," kata Yusuf di Bandung, Kamis.
Selain itu, menurutnya BPKP juga turut mengawasi serta mendorong setiap kementerian untuk mempercepat serapan anggarannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Karena darurat, orang darurat harus cepat, kalau lama orang keburu mati, itulah tugas kami menjaga akuntabilitasnya," kata dia.
Selain kementerian, pihak BPKP juga menurutnya bakal turut mengawasi penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial di tingkat daerah.
"Kami sampaikan kepada teman-teman agar siap-siap dan melihat ke lapangan kira-kira tempat mana yang perlu digerakan supaya ekonomi nasional kembali ke angka yang positif," kata dia.
Kemudian ia juga meminta petugas BPKP di tingkat perwakilan agar lebih peka terhadap masalah yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa berjalan optimal.
"Saya yakin kalau di Bandung ini banyak UMKM yang punya kreatifitas dan inovasi yang bisa ditiru, buat ditempat lain," kata Yusuf.
Baca juga: Mendagri meminta pemda segera cairkan anggaran pilkada
Baca juga: Presiden Jokowi minta kepala daerah percepat pengucuran dana kesehatan dan bansos
Baca juga: Presiden minta KPK ikut dampingi penyaluran bansos COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Karena COVID-19 ini terlambat semua, kita dorong supaya tidak hanya cepat, tapi tetap akuntabel, itu tantangan kita. Makanya kita bantu," kata Yusuf di Bandung, Kamis.
Selain itu, menurutnya BPKP juga turut mengawasi serta mendorong setiap kementerian untuk mempercepat serapan anggarannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Karena darurat, orang darurat harus cepat, kalau lama orang keburu mati, itulah tugas kami menjaga akuntabilitasnya," kata dia.
Selain kementerian, pihak BPKP juga menurutnya bakal turut mengawasi penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial di tingkat daerah.
"Kami sampaikan kepada teman-teman agar siap-siap dan melihat ke lapangan kira-kira tempat mana yang perlu digerakan supaya ekonomi nasional kembali ke angka yang positif," kata dia.
Kemudian ia juga meminta petugas BPKP di tingkat perwakilan agar lebih peka terhadap masalah yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa berjalan optimal.
"Saya yakin kalau di Bandung ini banyak UMKM yang punya kreatifitas dan inovasi yang bisa ditiru, buat ditempat lain," kata Yusuf.
Baca juga: Mendagri meminta pemda segera cairkan anggaran pilkada
Baca juga: Presiden Jokowi minta kepala daerah percepat pengucuran dana kesehatan dan bansos
Baca juga: Presiden minta KPK ikut dampingi penyaluran bansos COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020