Kepala Polres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi atau berita yang belum tentu kebenarannya (hoaks).
"Biasanya pada menjelang pemilihan umum banyak kampanye hitam maupun berita bohong yang tujuannya untuk menjatuhkan salah satu pihak tertentu, maka dari itu kami meminta kepada masyarakat untuk menelaah terlebih dahulu informasi yang diterima apalagi di media sosial," katanya di Sukabumi, Senin.
Menurutnya, masyarakat juga diimbau agar tidak ikut-ikutan menyebar berita bohong, tetapi mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut ke instansi terkait atau jika ada berita tidak jelas maka jangan malah ikut menyebarkannya dan lebih baik menyaring setiap informasi yang diterima.
Jangan sampai akibat ikut-ikutan menyebar berita bohong tersebut maka diri sendiri yang terkena dampaknya seperti dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga selain merugikan orang lain juga diri sendiri.
Lanjut dia, pihaknya juga mempunyai tim khusus untuk berpatroli di dunia maya khususnya media sosial untuk mengawasi setiap informasi, pemberitaan serta aktivitas warganet. Tim tersebut juga bertugas untuk memberikan sosialisasi bagaimana berinternet yang baik dan santun.
Selain itu, perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa dalam pelaksanaan pesta demokrasi, namun jangan sampai akibat beda pilihan calon kepala daerah tersebut malah menjadi terpecah belah. Tetapi, dengan adanya perbedaan ini menunjukkan demokrasi semakin baik.
"Kami juga sudah menyiagakan personel untuk melakukan pengamanan pilkada, meskipun hanya beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang masuk ke dalam wilayah Hukum Polres Sukabumi Kota, tapi kami ingin pelaksanaannya nanti sukses tanpa ada gangguan keamanan," ujarnya.
Di sisi lain, Sumarni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dahulu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukabumi dalam pelaksanaan kampanye mendatang. Apalagi saat ini sedang pandemik COVID-19 tentunya saat kampanye nanti harus tetap menerapkan protokol kesehatan sekaligus mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.
Tentunya ke depan pasti ada aturan terkait pengamanan dan pelaksanaan kampanye, namun demikian sebelum masuk dalam tahapan tersebut saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan melaksanakan pilkada untuk tetap bisa menjaga kondusifitas, persatuan dan kesatuan.
Baca juga: Polres Sukabumi periksa kesiapan pengamanan pilkada
Baca juga: KPU gandeng Kejari Sukabumi dalam kelola anggaran pilkada
Baca juga: Pilkada Sukabumi semakin dinamis PDIP dan PPP bangun poros baru koalisi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Biasanya pada menjelang pemilihan umum banyak kampanye hitam maupun berita bohong yang tujuannya untuk menjatuhkan salah satu pihak tertentu, maka dari itu kami meminta kepada masyarakat untuk menelaah terlebih dahulu informasi yang diterima apalagi di media sosial," katanya di Sukabumi, Senin.
Menurutnya, masyarakat juga diimbau agar tidak ikut-ikutan menyebar berita bohong, tetapi mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut ke instansi terkait atau jika ada berita tidak jelas maka jangan malah ikut menyebarkannya dan lebih baik menyaring setiap informasi yang diterima.
Jangan sampai akibat ikut-ikutan menyebar berita bohong tersebut maka diri sendiri yang terkena dampaknya seperti dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga selain merugikan orang lain juga diri sendiri.
Lanjut dia, pihaknya juga mempunyai tim khusus untuk berpatroli di dunia maya khususnya media sosial untuk mengawasi setiap informasi, pemberitaan serta aktivitas warganet. Tim tersebut juga bertugas untuk memberikan sosialisasi bagaimana berinternet yang baik dan santun.
Selain itu, perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa dalam pelaksanaan pesta demokrasi, namun jangan sampai akibat beda pilihan calon kepala daerah tersebut malah menjadi terpecah belah. Tetapi, dengan adanya perbedaan ini menunjukkan demokrasi semakin baik.
"Kami juga sudah menyiagakan personel untuk melakukan pengamanan pilkada, meskipun hanya beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang masuk ke dalam wilayah Hukum Polres Sukabumi Kota, tapi kami ingin pelaksanaannya nanti sukses tanpa ada gangguan keamanan," ujarnya.
Di sisi lain, Sumarni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dahulu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukabumi dalam pelaksanaan kampanye mendatang. Apalagi saat ini sedang pandemik COVID-19 tentunya saat kampanye nanti harus tetap menerapkan protokol kesehatan sekaligus mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.
Tentunya ke depan pasti ada aturan terkait pengamanan dan pelaksanaan kampanye, namun demikian sebelum masuk dalam tahapan tersebut saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan melaksanakan pilkada untuk tetap bisa menjaga kondusifitas, persatuan dan kesatuan.
Baca juga: Polres Sukabumi periksa kesiapan pengamanan pilkada
Baca juga: KPU gandeng Kejari Sukabumi dalam kelola anggaran pilkada
Baca juga: Pilkada Sukabumi semakin dinamis PDIP dan PPP bangun poros baru koalisi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020