Kalangan DPRD Cianjur, Jawa Barat, mendesak dinas terkait dan Pemkab Cianjur, memprioritaskan kesejahteraan seperti pemberian insentif dan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas yang terpaksa mengandaikan barang berharga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra, Abdul Karim pada wartawan Minggu, mengatakan Pemkab Cianjur, telah mengalokasi dana penanganan COVID-19 sebesar Rp100 miliar, namun hingga saat ini insentif dan APD untuk tenaga medis yang bertugas di garda terdepan masih minim, bahkan terkesan dianaktirikan.
"Kami sudah menyambangi sebagian besar puskesmas yang ada di Cianjur, sebagai tempat penanganan COVID-19 andalan utama di tingkat desa dan kecamatan. Namun APD yang mereka gunakan belum standar WHO, meskipun pasien yang mereka tangani beragam penyakit dan mungkin positif Corona," katanya.
Ia bersama anggota Komisi IV DPRD Cianjur, kerap menerima keluhan dari tenaga medis dan kepala puskesmas terkait minimnya perhatian pemerintah daerah terutama terkait insentif dan APD yang kadang mereka beli dengan uang pribadi guna menjaga diri terpapar virus berbahaya.
Baca juga: Insentif belum cair sejumlah tim medis di RS Cianjur gadaikan barang
Bahkan ungkap dia, sebagian besar tenaga medis di puskesmas yang masuk dalam zona merah COVID-19 tidak pulang ke rumah untuk menjaga keselamatan anak, istri atau suami dan orang tua tidak terpapar penyakit berbahaya yang mereka bawa atau terbawa saat melayani pasien ODP dan PDP.
"Kalau memang benar pemerintah daerah serius dalam penanganan cepat COVID-19, dana COVID-19 RP100 miliar difokuskan dulu untuk tenaga medis baik itu tunjangannya atau APD-nya. Setelah itu untuk warga yang terdampak mendapatkan bantuan sembako atau lainnya dari pemerintah," katanya.
Pihaknya menilai hingga saat ini, dana penanggulangan COVID-19 sebesar Rp100 miliar tersebut, tidak jelas untuk apa saja, sehingga pihaknya mempertanyakan juklas juknis penggunaan anggaran yang dipotong dari beberapa setor termasuk biaya perjalanan dinas DPRD.
Seperti diberitakan sejumlah perawat di ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 Cianjur, terpaksa menggadaikan barang berharga miliknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka karena insentif dari rumah sakit tempat mereka bertugas belum turun sejak dua bulan terakhir.
Tidak hanya insentif yang belum turun, ungkap beberapa orang perawat yang menangani pasien ODP dan PDP itu, alat pelindung diri (APD) untuk dipakai selama bertugas seperti masker sejak dua hari terakhir sudah tidak ada stoknya, sehingga mereka yang bertugas terpaksa membeli sendiri.
Baca juga: Puluhan tenaga medis di Cianjur jalani isolasi mandiri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra, Abdul Karim pada wartawan Minggu, mengatakan Pemkab Cianjur, telah mengalokasi dana penanganan COVID-19 sebesar Rp100 miliar, namun hingga saat ini insentif dan APD untuk tenaga medis yang bertugas di garda terdepan masih minim, bahkan terkesan dianaktirikan.
"Kami sudah menyambangi sebagian besar puskesmas yang ada di Cianjur, sebagai tempat penanganan COVID-19 andalan utama di tingkat desa dan kecamatan. Namun APD yang mereka gunakan belum standar WHO, meskipun pasien yang mereka tangani beragam penyakit dan mungkin positif Corona," katanya.
Ia bersama anggota Komisi IV DPRD Cianjur, kerap menerima keluhan dari tenaga medis dan kepala puskesmas terkait minimnya perhatian pemerintah daerah terutama terkait insentif dan APD yang kadang mereka beli dengan uang pribadi guna menjaga diri terpapar virus berbahaya.
Baca juga: Insentif belum cair sejumlah tim medis di RS Cianjur gadaikan barang
Bahkan ungkap dia, sebagian besar tenaga medis di puskesmas yang masuk dalam zona merah COVID-19 tidak pulang ke rumah untuk menjaga keselamatan anak, istri atau suami dan orang tua tidak terpapar penyakit berbahaya yang mereka bawa atau terbawa saat melayani pasien ODP dan PDP.
"Kalau memang benar pemerintah daerah serius dalam penanganan cepat COVID-19, dana COVID-19 RP100 miliar difokuskan dulu untuk tenaga medis baik itu tunjangannya atau APD-nya. Setelah itu untuk warga yang terdampak mendapatkan bantuan sembako atau lainnya dari pemerintah," katanya.
Pihaknya menilai hingga saat ini, dana penanggulangan COVID-19 sebesar Rp100 miliar tersebut, tidak jelas untuk apa saja, sehingga pihaknya mempertanyakan juklas juknis penggunaan anggaran yang dipotong dari beberapa setor termasuk biaya perjalanan dinas DPRD.
Seperti diberitakan sejumlah perawat di ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 Cianjur, terpaksa menggadaikan barang berharga miliknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka karena insentif dari rumah sakit tempat mereka bertugas belum turun sejak dua bulan terakhir.
Tidak hanya insentif yang belum turun, ungkap beberapa orang perawat yang menangani pasien ODP dan PDP itu, alat pelindung diri (APD) untuk dipakai selama bertugas seperti masker sejak dua hari terakhir sudah tidak ada stoknya, sehingga mereka yang bertugas terpaksa membeli sendiri.
Baca juga: Puluhan tenaga medis di Cianjur jalani isolasi mandiri
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020