Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ahab Sihabudin menyatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan pemekaran pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan daerah agar lebih dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
"Adanya pemekaran pemerintah desa itu bisa mempercepat pembangunan," kata Ahab kepada wartawan di Garut, Rabu.
Legislator yang menjabat sebagai anggota Komisi I salah satunya membidangi pemerintahan mendukung apabila pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten melakukan pemekaran desa.
Menurut dia, alasan harus dilakukan pemekaran desa karena pertimbangan jumlah penduduk di Jabar, saat ini ada satu desa yang memiliki jumlah penduduk banyak dan daerahnya luas.
"Seperti desa di Kabupaten Garut sudah memiliki jumlah penduduk yang banyak, wilayahnya luas," kata Ahab anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kabupaten Garut itu.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain, kata dia, seperti di Jawa Timur yang jumlah penduduknya 38 juta jiwa memiliki tujuh ribuan desa, sedangkan Jabar dengan jumlah penduduk 48 juta jiwa baru memiliki 5.500 desa.
Pemerintah desa yang baru, kata dia, nanti akan mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk menjalankan program pembangunan di desanya.
"Sekarang kan desa dapat anggaran dana desa, di Jatim lebih besar dana desanya Rp15 triliun ketimbang Jabar," katanya.
Baca juga: DPRD Jabar: Jurug Jompong bukan satu-satunya solusi banjir Kabupaten Bandung
Baca juga: DPRD Jabar prihatin terkait kasus pasien terduga virus corona di RSHS Bandung
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Adanya pemekaran pemerintah desa itu bisa mempercepat pembangunan," kata Ahab kepada wartawan di Garut, Rabu.
Legislator yang menjabat sebagai anggota Komisi I salah satunya membidangi pemerintahan mendukung apabila pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten melakukan pemekaran desa.
Menurut dia, alasan harus dilakukan pemekaran desa karena pertimbangan jumlah penduduk di Jabar, saat ini ada satu desa yang memiliki jumlah penduduk banyak dan daerahnya luas.
"Seperti desa di Kabupaten Garut sudah memiliki jumlah penduduk yang banyak, wilayahnya luas," kata Ahab anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kabupaten Garut itu.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain, kata dia, seperti di Jawa Timur yang jumlah penduduknya 38 juta jiwa memiliki tujuh ribuan desa, sedangkan Jabar dengan jumlah penduduk 48 juta jiwa baru memiliki 5.500 desa.
Pemerintah desa yang baru, kata dia, nanti akan mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk menjalankan program pembangunan di desanya.
"Sekarang kan desa dapat anggaran dana desa, di Jatim lebih besar dana desanya Rp15 triliun ketimbang Jabar," katanya.
Baca juga: DPRD Jabar: Jurug Jompong bukan satu-satunya solusi banjir Kabupaten Bandung
Baca juga: DPRD Jabar prihatin terkait kasus pasien terduga virus corona di RSHS Bandung
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020