Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
"Untuk saat ini pembangunan jalur khusus tambang jadi solusi paling rasional untuk menyelesaikan polemik itu," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari di Bandung, Rabu.
Menurut Hery, saat ini pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil terkait pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Bogor.
"Jadi kita sudah membahas dengan Pak gubernur, bupati juga. Kita mendorong ke pemerintah pusat agar punya akses tersendiri untuk angkutan barang dan tambang," kata dia.
"Sehingga tidak lagi lewat jalur itu seiring dengan pembangunan jalan tol. Nanti ada short cut ke arah tol jadi gak melewati Parung Panjang. Solusi jangka panjang itu, tapi perlu waktu," ujar Hery.
Pihaknya menilai hingga saat ini belum ada solusi jangka pendek yang dinilai efektif untuk menyelesaikan persoalan itu dan ada pun soal usulan pemasangan portal dianggap kurang ampuh sebab cara itu pernah dilakukan beberapa tahun lalu.
"Terkait pemasangan portal, itu enggak efektif karena pernah dilakukan dan dirusak tidak sampai berapa hari sudah ditabrak dan gak berjalan lagi. Sehingga memang kita sedang mencari solusi yang lebih efektif terutama yang permanen dan jangka panjang," kata dia.
"Namun kan itu perlu waktu melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah pusat. Bahkan dari zaman Pak Aher sudah menjadi isu," lanjut Hery.
Sementara itu, terkait wacana pengaturan jam operasional angkutan barang dan tambang, Hery juga menilai hal itu bukan solusi karena pengaturan jam operasional baru hanya akan membuat titik antrean baru yang tentunya akan mengganggu arus lalu lintas.
"Apabila kita melakukan pembatasan itu memerlukan upaya dan regulasi yang cukup. Regulasi yang dilakukan masing-masing pemda dengan pengaturan jam operasi, tapi itu juga jadi masalah tersendiri karena ngantre menunggu dibuka dan itu sampai berkilometer, mengganggu juga ruas jalan," kata dia.
"Dan memang kita sedang berpikir keras agar ada solusi permanen untuk Parung Panjang," jelasnya.
Polemik jalur tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor kembali muncul setelah ratusan siswa dan dewan guru menggelar aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Mereka meminta Pemkab Bogor untuk mengatur dan menindak truk tronton yang kerap melanggar hingga menewaskan sahabat mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Untuk saat ini pembangunan jalur khusus tambang jadi solusi paling rasional untuk menyelesaikan polemik itu," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari di Bandung, Rabu.
Menurut Hery, saat ini pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil terkait pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Bogor.
"Jadi kita sudah membahas dengan Pak gubernur, bupati juga. Kita mendorong ke pemerintah pusat agar punya akses tersendiri untuk angkutan barang dan tambang," kata dia.
"Sehingga tidak lagi lewat jalur itu seiring dengan pembangunan jalan tol. Nanti ada short cut ke arah tol jadi gak melewati Parung Panjang. Solusi jangka panjang itu, tapi perlu waktu," ujar Hery.
Pihaknya menilai hingga saat ini belum ada solusi jangka pendek yang dinilai efektif untuk menyelesaikan persoalan itu dan ada pun soal usulan pemasangan portal dianggap kurang ampuh sebab cara itu pernah dilakukan beberapa tahun lalu.
"Terkait pemasangan portal, itu enggak efektif karena pernah dilakukan dan dirusak tidak sampai berapa hari sudah ditabrak dan gak berjalan lagi. Sehingga memang kita sedang mencari solusi yang lebih efektif terutama yang permanen dan jangka panjang," kata dia.
"Namun kan itu perlu waktu melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah pusat. Bahkan dari zaman Pak Aher sudah menjadi isu," lanjut Hery.
Sementara itu, terkait wacana pengaturan jam operasional angkutan barang dan tambang, Hery juga menilai hal itu bukan solusi karena pengaturan jam operasional baru hanya akan membuat titik antrean baru yang tentunya akan mengganggu arus lalu lintas.
"Apabila kita melakukan pembatasan itu memerlukan upaya dan regulasi yang cukup. Regulasi yang dilakukan masing-masing pemda dengan pengaturan jam operasi, tapi itu juga jadi masalah tersendiri karena ngantre menunggu dibuka dan itu sampai berkilometer, mengganggu juga ruas jalan," kata dia.
"Dan memang kita sedang berpikir keras agar ada solusi permanen untuk Parung Panjang," jelasnya.
Polemik jalur tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor kembali muncul setelah ratusan siswa dan dewan guru menggelar aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Mereka meminta Pemkab Bogor untuk mengatur dan menindak truk tronton yang kerap melanggar hingga menewaskan sahabat mereka.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019