Dinas Sosial (Dinsos) Cianjur, Jawa Barat, telah menyalurkan 171.220 keping Kartu Indonesia Sehat (KIS) sepanjang tahun 2019 ini dari target penyebaran 195.076 keping untuk warga di seluruh wilayah Cianjur.
Kasi Pemerdayapotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Dinsos Cianjur, Dedi Ruhyat di Cianjur Selasa, mengatakan target realisasi KIS untuk tahun ini sebesar 195.076 dan sebagian besar sudah tersalurkan.
Bahkan pihaknya telah mengajukan untuk bulan September sebanyak 15.446 keping dan bulan Oktober sudah masuk daftar tunggu sebanyak 27.314 orang yang akan mengajukan untuk mendapatkan KIS.
"Sebenarnya target yang sudah ditentukan tercapai bulan ini, namun masih kurangnya usulan dari sejumlah kecamatan dan desa, membuat kami kembali melakukan pendataan," katanya.
Ia menjelaskan, hingga akhir tahun masih ada kuota untuk 23.853 jiwa, selama kuota tersebut belum terpenuhi, pihaknya masih menerima data dari desa dan kecamatan yang belum mengirimkan permohonan.
Belum tercapainya kuota yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan itu, ungkap dia karena sejumlah kendala seperti nomer NIK yang belum terdaftar online dan data ganda.
Sedangkan terkait kuota BPJS Kesehatan yang dianggarkan melalui Bantuan Provinsi Jabar, tidak ada lagi penambahan kuota karena pertanggungan sudah mencapai Rp53 milliar.
"Pertanggungan untuk BPJS dari provinsi sudah tidak ada penambahan karena kuotanya sudah habis. Saat ini kami menunggu perbaikan data dari desa dan kecamatan," katanya.
Baca juga: Guru honorer sakit stroke di Garut butuh bantuan berobat karena tak punya BPJS
Baca juga: DPRD Garut: Guru honorer harus dijamin masuk BPJS Kesehatan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Kasi Pemerdayapotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Dinsos Cianjur, Dedi Ruhyat di Cianjur Selasa, mengatakan target realisasi KIS untuk tahun ini sebesar 195.076 dan sebagian besar sudah tersalurkan.
Bahkan pihaknya telah mengajukan untuk bulan September sebanyak 15.446 keping dan bulan Oktober sudah masuk daftar tunggu sebanyak 27.314 orang yang akan mengajukan untuk mendapatkan KIS.
"Sebenarnya target yang sudah ditentukan tercapai bulan ini, namun masih kurangnya usulan dari sejumlah kecamatan dan desa, membuat kami kembali melakukan pendataan," katanya.
Ia menjelaskan, hingga akhir tahun masih ada kuota untuk 23.853 jiwa, selama kuota tersebut belum terpenuhi, pihaknya masih menerima data dari desa dan kecamatan yang belum mengirimkan permohonan.
Belum tercapainya kuota yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan itu, ungkap dia karena sejumlah kendala seperti nomer NIK yang belum terdaftar online dan data ganda.
Sedangkan terkait kuota BPJS Kesehatan yang dianggarkan melalui Bantuan Provinsi Jabar, tidak ada lagi penambahan kuota karena pertanggungan sudah mencapai Rp53 milliar.
"Pertanggungan untuk BPJS dari provinsi sudah tidak ada penambahan karena kuotanya sudah habis. Saat ini kami menunggu perbaikan data dari desa dan kecamatan," katanya.
Baca juga: Guru honorer sakit stroke di Garut butuh bantuan berobat karena tak punya BPJS
Baca juga: DPRD Garut: Guru honorer harus dijamin masuk BPJS Kesehatan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019