Jakarta (ANTARA) - Rekapitulasi nasional KPU RI untuk Provinsi Jawa Barat, hasilnya pasangan Prabowo - Sandiaga Uno miliki suara terbanyak dibandingkan pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin.
Pada rekapitulasi yang berlangsung, Kamis, di KPU RI Jakarta, pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin mendapat 10.750.568 suara atau 40,07 persen suara sah sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan 16.077.446 suara atau 59,93 persen suara sah.
KPU mencatat ada 26.828.014 suara sah dari total 27.476.079 suara yang masuk di provinsi dengan pemilih paling banyak ini.
"Rekapitulasi berjalan lancar, ada 10 Dapil yang dibacakan satu persatu maka berjalan agak lama," kata Komisioner KPU Ilham Saputra.
Rekapitulasi tersebut, kata Ilham juga diwarnai dengan keberatan dari beberapa partai politik dan ada juga proses rekapitulasi dari tiga kecamatan yang dianggap melanggar undang,-undang dan peraturan KPU.
Rekapitulasi nasional kali ini berakhir pada pukul 16.09 WIB dan hanya menghadirkan Provinsi Jawa Barat, KPU masih menunggu provinsi-provinsi lain untuk segera memberikan hasilnya.
"Besok Papua Barat sudah konfirmasi akan datang ke Jakarta untuk menyerahkan hasil, selain itu mungkin Sulawesi Selatan juga akan menyelesaikan rekapitulasi pada malam ini," kata dia.
Soal ada partai yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi, KPU mengatakan hal itu tidak jadi masalah.
"Tidak tanda tangan bukan berarti menjadikan hasil rekapitulasi jadi tidak sah, dan hal itu terjadi di semua level. Di rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat nasional ada saja yang tidak menandatangani hasil," kata dia.
Hingga saat ini total sudah 27 provinsi yang ditetapkan hasilnya di rekapitulasi nasional. Joko Widodo -Ma’ruf Amin unggul di 16 provinsi, sementara Prabowo-Sandi menang di 11 provinsi.
Rekapitulasi suara tingkat nasional yang digelar mulai Jumat pekan lalu masih akan dilakukan hingga 22 Mei 2019. Jika tak ada sengketa pemilu yang diajukan ke MK hingga 25 Mei 2019, maka KPU akan menetapkan pemenang Pemilu 2019.
Baca juga: Rekapitulasi nasional Kamis ini untuk Jabar dan Sulsel
Baca juga: TKN minta BPN paparkan data ke publik, bukan hanya tuding kecurangan
