Kemendagri dorong penyehatan PDAM

Bandung (ANTARA News) - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan bahwa Kemendagri mendorong agar 386 perusahaan daerah air minum (PDAM) meningkatkan kualitas dan pelayanan sehingga bisa dinyatakan sebagai BUMD yang sehat.

"Tugas dewan pengawas sangat penting dalam mengawasi kinerja PDAM dari segi internal direksi hingga pelayanan pada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya para pengawas memiliki kemampuan dan profesionalisme yang lebih dari tingkatan direksi," kata Syarifuddin usai membuka Munas III Asosiasi Dewan Pengawas (ADP) PDAM Seluruh Indonesia di Kota Bandung, Selasa (27/11) malam.

Dia mengatakan, tugas dewan pengawas sangat penting dalam mengawasi kinerja PDAM dari segi internal direksi hingga pelayanan pada masyarakat sehingga sudah seharusnya para pengawas memiliki kemampuan dan profesionalisme yang lebih dari tingkatan direksi.

"PDAM ini beberapa di antaranya perlu didorong kinerjanya. Inilah tanggung jawab stakeholder dari pusat hingga daerah termasuk ADP dalam fungsi pengawasan. Penguatan pengawasan sangat penting mulai dari perencanaan sampai evaluasi kinerja," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan Munas diharapkan menjadi ajang saling berbagi antar PDAM untuk bersama membenahi kualitas karena PDAM selama ini kerap dihadapkan dengan sejumlah permasalahan mulai dari teknis hingga pelayanan.

"Seperti yang kita ketahui bahwa masih ada PDAM sakit. Kam mencoba telaah lebih jauh, banyak faktor. Tapi paling tidak kami mencoba peningkatan profesionalitas apakah pihak direksi atau dewan pengawas," kata Syarifuddin.

Sementara itu, Sekjen ADP PDAM Agus Teguh Suryaman berharap melalui Munas, para dewan pengawas bisa meningkatkan kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing.

"Lewat kegiatan ini kami ingin mendorong menyelesaikan masalah itu. Kami mendorong asosiasi bermuara pada kapasitas kompetensi. Sehingga begitu mengawasi tahu aturannya dan lain-lain," kata Agus.

Dia menyadari banyak dari anggota dewan pengawas yang kompetensinya di bawah direksi karena banyak dewan pengawas yang bukan berasal dari lingkungan PDAM sehingga perlu peningkatan kompetensi agar dewan pengawas mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Pihaknya menambahkan dari 386 PDAM seluruh Indonesia hanya 58 persen yang dinyatakan sehat sementara 30 persen dinyatakan kurang sehat dan 12 persen tidak sehat.