Bandung (Antaranews Jabar) - Provinsi Jawa Barat mempertahankan nilai `A` untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Kunci baiknya akuntabilitas kinerja ini adalah outcome yang bisa secara langsung dirasakan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung sertifikat penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB RI Asman Abnur di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Selasa.
"Ini (Akuntabilitas Kinerja) sangat penting karena akuntabilitas kinerja pemerintah itu menujukkan bahwa kinerja pemerintah dicapai tepat sasaran," ujar Aher dalam sambutannya di acara yang digelar sekaligus rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) tersebut.
Menurut dia kunci akuntabilitas kinerja tersebut ialah tidak hanya dilihat dari output dari sebuah program atau kebijakan.
Ia mengatakan outcome juga penting diperhatikan bahkan menjadi kunci dari akuntabilitas kinerja. Outcome, yaitu dampak atau manfaat jangka yang dinikmati langsung oleh masyarakat.
"Kunci akuntabilitas tidak hanya dilihat dari outputdari sebuah program, tapi outcome atau dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan," katanya.
Dia memaparkan bahwa kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan Pohon Kinerja. Alur kinerja harus tegas, mulai dari Penjabaran Visi dan Misi - Penyebaran Visi dan Misi - Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) - IKU SKPD - Rincian dan Biaya Program - Unit Program - Output Program (evaluasi dan manfaat) - Outcome Program (manfaat jangka panjang).
"Kita harus meyakini bahwa seluruh program kerja itu bisa diukur output dan outcome, juga manfaatnya bisa sangat jelas. Ketika itu bisa diukur dengan baik atau jelas, dengan terukur dan transparan, itulah disebut akuntabel," papar Aher.
Predikt `A` yang diraih Jawa Barat sekarang adalah kali kedua. Laporan Kinerja Instanasi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 lalu Jabar juga mendapat predikat yang sama. Hanya ada empat provinsi di Indonesia dengan nilai `A`, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.
Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut. Termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akuntabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016.
"Tetapi yang CC kemudian banyak yang berubah menjadi B," ujar Aher.
Berikut data Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat:
1. Nilai A: Kota Bandung
2. Nilai BB: Kota Sukabumi
3. Nilai B: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.
4. Nilai CC: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Nilai C: Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Pangandaran.
"Hari ini kita akan berkomitmen kembali untuk menata program kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus kita alurkan dengan baik sebagai sebuah pohon kinerja," ujar Aher di hadapan para pejabat Pemprov Jawa Barat, serta Bupati/Walikota se-Jawa Barat.
Untuk mendukung hal tersebut, pada kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Jawa Barat dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
