Presiden: Jangan kagum pada negara yang kaya karena merampas dari bangsa lain

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak terlalu kagum kepada negara-negara yang memperoleh kekayaan dari merampas kekayaan bangsa lain.

Hal itu dikatakan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain," kata Prabowo.

Prabowo juga meminta masyarakat Indonesia tidak rendah diri dan tidak selalu mengagumi ajaran dari bangsa lain. Sementara bangsa tersebut dinilai tidak menjalankan apa yang diajarkan kepada negara lain.

Meski demikian, Presiden menegaskan dia tidak mengajak masyarakat untuk membenci bangsa lain. Prabowo mengajak bangsa Indonesia tetap belajar dari negara lain sekaligus mempelajari sejarah agar tidak mengulangi pengalaman kelam yang pernah dialami para pendahulu bangsa.

Baca juga: Prabowo: APBN alat lindungi dan pastikan kesejahteraan rakyat
Baca juga: Presiden ingin hukum adil dan kesejahteraan dirasakan seluruh masyarakat

"Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara," ucap Presiden.

Prabowo menyebut para pendiri bangsa telah memahami bahwa apabila para pemimpin di Nusantara lemah dan tidak bersatu, maka kekayaan Indonesia akan terus diambil oleh kekuatan dari luar wilayah Nusantara.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung sejarah Belanda yang memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita tertinggi di dunia selama beberapa abad sejak tahun 1500-an hingga 1800-an. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena Belanda menguasai wilayah Nusantara yang kini menjadi Republik Indonesia.

"Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai delapan jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai empat jam dengan kendaraan, bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita, mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia,' kata Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan secara langsung di hadapan DPR RI kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Presiden Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.

Baca juga: Presiden umumkan penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA, BUMN jadi eksportir tunggal Sawit-Batu Bara
Baca juga: Prabowo target tingkat kemiskinan hanya 6,0-6,5 persen pada 2027
Baca juga: Pidato Presiden soal kerangka RAPBN 2027 bangun kepercayaan publik

Rapat tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian jajaran pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.

Baca juga: Prabowo targetkan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500
Baca juga: Prabowo proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8 hingga 6,5 persen
Baca juga: Presiden targetkan defisit maksimal 2,4 persen dari PDB pada RAPBN 2027