Polres Cimahi catat 436 casis daftar rekrutmen Polri pada tahun 2026

Cimahi (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Cimahi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 436 calon siswa (casis) mendaftar dalam proses penerimaan anggota Polri pada tahun 2026 di wilayah hukumnya.

Kabag SDM Polres Cimahi Kompol Susanti Samaniah di Cimahi, Selasa, mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi dari seluruh jalur penerimaan yang dibuka tahun ini.

“Untuk periode penerimaan tahun ini, proses pendaftaran dibuka mulai 16 sampai 30 Maret 2026 dengan jumlah animo pendaftar keseluruhan mencapai 436 orang,” ujarnya.

Ia merinci bahwa dari total pendaftar tersebut, sebanyak 36 orang mendaftar melalui jalur Akademi Kepolisian (Akpol) serta 350 orang mendaftar pada jalur Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), yang terdiri dari 262 pria dan 88 wanita.

Selain itu, terdapat 6 pendaftar Bintara Polisi Air (Polair) yang seluruhnya pria, serta 30 pendaftar Bintara berkemampuan intelijen yang terdiri dari 26 pria dan 4 wanita.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah posisi lain yang turut diminati dalam proses rekrutmen tahun ini.

“Untuk jalur lainnya ada Tamtama Brimob terdapat 9 pendaftar pria. Sementara bakomsus tercatat 8 orang, terdiri dari berbagai bidang seperti gizi, akuntansi, humas, pertanian, penyidik, dan perikanan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kompol Susanti juga menambahkan bahwa Polres Cimahi melibatkan sejumlah instansi dalam proses pendaftaran dan verifikasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Pelaksanaan seleksi melibatkan pengawas eksternal dari LSM GP Ansor serta perwakilan wartawan. Kami juga bekerja sama dengan Disdukcapil dan Disdik dari Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat dalam proses verifikasi administrasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

Pihaknya juga menegaskan akan menindak tegas pelaku jika menemukan aktivitas Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mengimbau para peserta agar tidak percaya pihak yang mengaku bisa meluluskan.