Bandung (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung memeriksa Wakil Walikota Bandung Erwin selama tujuh jam terkait kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2025.
Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Kamis (30/10) di kantor Kejari Kota Bandung oleh tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus.
“Kami akan menyampaikan siaran pers kami terkait kegiatan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung tahun 2025,” kata Irfan di Bandung, Kamis.
Baca juga: Wakil wali kota Bandung diperiksa 7 jam soal dugaan korupsi
Baca juga: Wakil Wali Kota Bandung diperiksa 7 jam penyidik Kejari, ada apa sebenarnya?
Berikut profilnya yang dikutip dari laman Pemprov Jabar, H Erwin SE MPd merupakan Wakil Wali Kota Bandung periode 2025–2030 dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Kang Erwin dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.
Berlandaskan prinsip fikih: “Tasharruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun bi Al-Maslahah,” yang berarti pemimpin kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Kang Erwin lahir di Bandung pada tanggal 18 Mei 1972, sedangkan riwayat pendidikannya yakni SD Cikadut dan SD Cikutra V, kemudian melanjutkan ke SMP Santa Maria dan SMA Yodhatama.
Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) dan menyelesaikan Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus). Saat ini, ia tengah menempuh program doktoral Ilmu Pendidikan di universitas yang sama.
Mengawali karir sebagai pengusaha selama lebih dari dua dekade (1991-2011), Kang Erwin memahami tantangan yang dihadapi dunia usaha, khususnya UMKM. Keinginannya untuk berkontribusi lebih luas pada masyarakat membawa terjun ke dunia politik.
Pada tahun 2019, ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Bandung dan bertugas di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Sebagai anggota legislatif, Kang Erwin dikenal sebagai sosok yang turun langsung ke masyarakat, berdialog dengan warga, dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi publik.
