Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan merilis Rencana Induk Ketahanan Pangan tahun 2025–2030 bersamaan dengan aplikasi pengolah sisa makanan (food waste) guna meningkatkan swasembada pangan di area perkotaan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan dasar yang sangat penting untuk kedaulatan bangsa.
“Tanpa ketahanan pangan, ancaman terhadap negara akan semakin besar. Maka Bandung harus menyiapkan grand design pangan yang berkelanjutan,” kata Farhan dalam siaran persnya, Kamis.
Farhan juga mengungkapkan bahwa rencana induk pangan ini akan berfungsi sebagai acuan untuk semua program yang berkaitan dengan pangan dan pertanian di kota, seperti perlindungan terhadap lahan pertanian, penggunaan teknologi, serta perencanaan untuk distribusi pangan.
“Ini bukan proyek satu tahun, melainkan arah jangka panjang yang wajib dijaga,” tambahnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar menyatakan bahwa aplikasi pengolah sisa makanan (food waste) memungkinkan sisa makanan dari hotel, restoran, dan rumah tangga dapat terhubung dengan kelompok masyarakat.
“Sisa makanan yang masih layak bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan, sedangkan yang tidak layak bisa diolah jadi pupuk organik. Aplikasi ini lahir dari kerja sama dengan Unpar (Universitas Katolik Parahyangan) dan komunitas lokal,” katanya.
Data dari DKPP menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan di Kota Bandung pada tahun 2023 mencapai 90,46, melebihi rata-rata di Jawa Barat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti adanya masalah gizi yang buruk, ketergantungan pada pasokan dari daerah lain, dan tingginya pemborosan makanan di kota.
Melalui rencana induk dan aplikasi ini, Pemkot Bandung ingin menunjukkan bahwa kota metropolitan dapat mempertahankan ketahanan pangan dengan memanfaatkan inovasi, kolaborasi, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber pangan.
