Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyelenggarakan program pendidikan Sekolah Rakyat Rintisan bagi anak-anak dari keluarga miskin sambil menunggu proses pembangunan Sekolah Rakyat definitif.
"Alhamdulillah Kabupaten Garut mendapat kesempatan sebagai sekolah rintisan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan BLK yang ada," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana saat menggelar Rapat Pleno Penetapan Siswa Sekolah Rakyat di Aula Dinas Sosial Kabupaten Garut, Rabu.
Ia menuturkan Pemkab Garut sudah mulai mempersiapkan sekolah rintisan untuk program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sementara waktu, kata dia, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan berlangsung di kawasan BLK, Kecamatan Samarang, selanjutnya Pemkab Garut menyiapkan lokasi untuk pembangunan sekolah tersebut.
"Kewajiban kita menyiapkan lokasi khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut," katanya.
Ia menyampaikan pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian PUPR, pemerintah daerah hanya menyediakan lahan seluas minimal 7,5 hektare.
Sekolah Rakyat, kata dia, untuk angkatan pertama akan menampung 75 siswa yang dibagi dalam tiga rombongan belajar (rombel), yaitu satu rombel untuk tingkat sekolah dasar (SD), dan dua rombel untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
"Ke depan insya Allah ketika nanti kita sudah definitif, bukan yang rintisan lagi, diharapkan minimal ada enam rombel, jadi dua SD, dua SMP, dan dua SMA," katanya.
Ia menjelaskan siswa yang diterima di Sekolah Rakyat itu dari keluarga miskin yang berada pada desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan prioritas utama diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah.
Siswa yang belajar di sekolah tersebut, kata dia, berlangsung seharian dengan fasilitas asrama berikut seluruh kebutuhan belajar, makan, tempat tidur, sampai penunjang lainnya ditanggung pemerintah.
"Pengajarnya, ada struktur kepala sekolah, para guru. Untuk yang tiga rombel ini ada satu kepala sekolah dan 20 guru," kata Nurdin.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung Iyan Kusmadiana yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan saat ini sudah melakukan proses seleksi melalui rapat pleno, kemudian kunjungan langsung yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia menyampaikan hasil pleno telah disepakati dan ditandatangani oleh Kementerian Sosial, BPS, Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Garut untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan peserta belajar di Sekolah Rakyat.
"Kita sudah laksanakan satu minggu lalu untuk menentukan calon peserta, kemudian dari hasilnya sudah dilakukan home visit oleh teman-teman pendamping PKH," katanya.
